Di Indonesia, inisiatif untuk mengembangkan e-Government telah dimulai sejak tahun 2001, yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2001tentang Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Sampai saat ini perkembangan e-Government Indonesia masih tertinggal jauh,bahkan di tingkat ASEAN Indonesia masih dibawah Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Pemerintah Kota Yogyakarta mengembangkan e-Government sejak tahun 2002. usaha-usaha yang dilakukan selama ini belum menunjukan hasil yang maksimal. Indikator yang paling sederhana untuk menunjukan hal tersebut adalah pada arena pemberian penghargaan Warta Ekonomi e-Government Award mulai tahun 2002 sampai dengan sekarang Pemerintah kota Yogyakarta belum menunjukan prestasi yang membagakan. Penerapan e-Government akan merubah paradigma pelayanan yaitu dari paradigma pelayanan yang birokratis, menjadi paradigma pelayanan e-Government yang mengedepankan efisiensi, transparansi, dan non diskriminasi.Konsekuensi dari perubahan akan muncul dua golongan ( pegawai) yang akan mendukung dan menolak adanya perubahan. Dukungan /penolakan dipengaruhi oleh persepsi pegawai terhadap e-Government. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana persepsi pegawai dinas kota terhadap penerapan e-Government, dan peningkatan kualitas pelayanan publik setelah penerapan e-Government di Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara pendekatan kuantitatif sederhana (statistik deskriptif) dan pendekatan kualitatif. Penentuan sampel dilakukan secara sengaja dipilih ( purposive ), oleh karena itu yang dijadikan sebagai responden adalah pengelola e-Government dan pegawai yang bertugas memberi pelayanan kepada masyarakat pada masing-masing dinas. Jumlah responden sebanyak 42 orang pegawai.Teknik pengumpulan data menggunakan Kuesioner,Wawancara, dan Dokumentasi.Metode analisa data hasil survei menggunakan program SPSS versi 17. Hasil penelitian menujukan; Pertama persepsi pegawai terhadap penerapan e-Government cukup positif. Hanya saja sejumlah elemen perlu mendapat perhatian serius seperti, penyediaan anggaran yang mampu untuk memenuhi kebutuhan pengembangan e-Government; mulai dari infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), maupun sumberdaya manusianya (SDM); Kedua Pegawai memberikan dukungan yang positif terhadap pengembangan e- Government. Artinya pegawai mendukung terhadap perubahan paradigma pelayanan, yaitu dari paradigma pelayanan pemerintah yang birokratis, bergeser pada paradigma pelayanan e-Government. Ketiga keterbatasan anggaran menyebabkan pengembangan e-Government dinas kota Yogyakarta belum berhasil.

In Indonesia, initiative to develop e-Government has been started since 2001, by legalization of Presidential Instruction No.6 of 2001 about the Policy Framework for Development and Telematic Utilization in Indonesia and Presidential Instruction No. 3 of 2003 about the Policy and National Strategy e- Governmrnt Development. Until now, the development of Indonesian e- Government still backward. Even in the level of ASEAN, Indonesia still lower than Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines, Brunei Darussalam, and Vietnam. The government of Yogyakarta city has developed e-government since 2002. Some efforts undertaken by government have not shown the maximum results, which indicated by in the arena of awarding Warta Economic e- Government Award since 2002 until now, the Government of Yogyakarta city has not shown satisfactory progress. Implementation of e-Government will change the paradigm services, from the bureaucratic service paradigm become the e-Government services paradigm that prioritize efficiency, transparency, and non discrimination. Consequence of that change is appearing of two groups (employees) who will support and refuse the change. Support or refusal is influenced by perceptions of employees toward e-Government. The purposes of this research are to find the perceptions of city agency employee toward the e-Government implementation, and improving the quality of public services after e-Government is implemented in Yogyakarta City Government. This study used a combined approach between a simple quantitative approach (descriptive statistics) and qualitative approaches. Determination of sample was done by deliberately chosen (purposive). Therefore, that decided as the respondent was administrator of e-Government and the staff from some agencies who provide services to the public. The total numbers of respondents were 42 people. The method carried out to collect data consists of questionnaire, interview, and documentation. The results of survey data was analysed using SPSS version 17. The results were: First, employees perceptions toward e-Government implementation is quite positive. However, some elements need to get serious attention, for example by providing the budget that able to meet the needs for e- Government development, in terms of information technology and communication infrastructure as well as human resource; Second, Employees give positive support to e-Government development. This means that employees support the change of service paradigm, from the bureaucratic government service paradigm into e-Government services paradigm. Third, Limitation of budget caused the development of e-Government implementation in city agency has not got success yet.

Kata Kunci : E-Government, Kualitas pelayanan publik, Persepsi Pegawai