Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran ASEAN dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar khususnya terkait dengan kasus Aung San Suu Kyi. Penelitian ini juga menganalisa langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan ASEAN terkait permasalahan Myanmar tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang mencoba menganalisa peran ASEAN dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar khususnya kasus Aung San Suu Kyi dengan cara meneliti ketentuan-ketentuan hukum internasional, artikel maupun dokumen lain yang terkait dengan permasalahan tersebut. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari, menganalisis dan mengkaji, keputusan hukum, buku-buku, artikel-artikel dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terjadinya Pemilu 2010 di Myanmar serta dibebaskannya Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah merupakan gabungan dari tekanan-tekanan masyarakat internasional. Dalam hal ini ASEAN menunjukkan perannya dengan melakukan kebijakan constructive engagement yaitu Negara-negara anggota ASEAN bersikap proaktif terhadap Myanmar tanpa melanggar prinsip kedaulatan negara. Walaupun ASEAN memiliki ASEAN Intergovermental Commision on Human Rights, badan tersebut belum menunjukkan perannya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar. ASEAN harus lebih tegas dalam menegakkan prinsip hak asasi manusia yang terdapat dalam Piagam ASEAN.

The aim of this research was to explore the ASEAN role in the settlement of the violation of human rights in Myanmar, particularly related to the Aung San Suu Kyi case. This research described and analyzed steps that ASEAN should take related to Myanmar human right problems. This research applied the normative research method to analyze the ASEAN role in this matter, paying special attention the Aung San Suu Kyi case by doing research on international regulations, articles and related documents. The data of this research was collected by a study of the relevant literature. The result of this research showed that the Myanmar election of 2010, and the subsequent release of Aung San Suu Kyi from house arrest resulted from the suppression of the international community. On the Myanmar problems of human rights violations, ASEAN revealed its role using a constructive engagement policy in which ASEAN member states were being proactive towards Myanmar without violating the sovereignty of state principles. Despite the fact that ASEAN had established ASEAN Intergovernmental Commision on Human Rights, this commission had failed to show its role in the violation of human rights in Myanmar. Therefore ASEAN should be firmer towards the implementation of human rights as stated in the Charter.

Kata Kunci : ASEAN, Hak Asasi Manusia, Myanmar