Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara kualitatif mengenai asas-asas perpajakan Indonesia yaitu asas yuridis, asas ekonomis, dan asas finansial yang mendasari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dalam sistem self assessment; selanjutnya penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi perpajakan yang diutamakan diterapkan bagi pemotong dan pemungut pajak yang tidak melaksanakan ketentuan pemotongan dan pemungutan PPh. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode yuridis normatif yang meliputi analisis teoritis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemotongan dan pemungutan PPh dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data dan bahan hukum yang diperlukan dan selanjutnya melakukan inventarisasi terhadap sumber data dan bahan hukum tersebut. Kegiatan analisis data dilakukan dengan memilih pasal-pasal yang mengatur masalah pemotongan dan pemungutan PPh beserta masalah sanksi perpajakan, membuat sistematik dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu yang selaras pemotongan dan pemungutan PPh, melakukan analisis secara kualitatif untuk mengetahui asas-asas perpajakan yang mendasari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemotongan dan pemungutan PPh, dan selanjutnya mendalami bentuk sanksi perpajakan yang pertama-tama akan dikenakan bagi pemotong dan pemungut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemotongan dan pemungutan PPh telah mencerminkan adanya asas yuridis, asas ekonomis dan asas finansial kecuali jasa konstruksi dan pasal 4 ayat 2 huruf e yang belum memenuhi asas yuridis. Selanjutnya dalam penelitian ini membuktikan bahwa sanksi administrasi perpajakan yang diutamakan diterapkan bagi pemotong dan pemungut yang tidak melaksanakan ketentuan pemotongan dan pemungutan PPh

These research objectives were to obtain qualitative description regarding Indonesian taxation principles which involved juridical, economical, and financial principles as basic principles of regulating laws concerning withholding taxes on self assessment system; also, furthermore to understand majored taxation penalties form to be applied to withholding agents who did not execute the withholding taxes regulation. The research was arranged by applying normative juridical method involves theoretical analyzes on primary and secondary law material in form of regulating laws concerning withholding taxes using literatures collecting technique. Activity of data analyzes was conducted by selecting articles which regulate withholding taxes including taxes penalty, followed by systemize those article to produce particular classification conform with withholding taxes, do qualitative analysis to understand taxation principles as basic principles of Rule of Law concerning withholding taxes, and furthermore to determine taxes penalty applied at first to withholding agents. This research result indicated that the regulating laws on withholding taxes have expressed the existence taxation principles which involved juridical, economical, and financial principles except for construction service and Article 4 paragraph (2) letter e which not yet conformed with juridical principle. Later, this research has proven that administrative penalties were majored applied to withholding agents who did not execute the withholding taxes regulation.

Kata Kunci : Pemotongan dan pemungutan PPh,Asas,asas perpajakan,Sanksi Perpajakan, Withholding Taxes, Taxation Principles, Tax Penalties