Tindakan afirmative adalah upaya advokasi terhadap perempuan dalam ranah politik mengingat adanya gap antara keterwakilan laki-laki dan perempuan di parlemen. Upaya intervensi hukum ini harus dimaknai sebagai tindakan sementara dan akses bagi perempuan untuk ikut berkontestasi dalam Pemilu 2009. Representasi perempuan dalam parlemen diharapkan dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang memperhatikan kepentingan kaum perempuan. Penelitian ini diilhami oleh realitas politik perempuan yang tersubordinasi. Judul penelitian ini adalah ”Kebijakan Partai Politik Dalam Mempersiapkan Caleg Perempuan Pada Pemilu 2009 Di Bangka Belitung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan partai politik baik internal dan ekternal dalam mempersiapkan kader perempuan pada Pemilu 2009, faktor penghambat dan pendukung bagi politisi perempuan, dan strategi-strategi partai kampanye partai Golkar dan PDI Perjuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Objek penelitian adalah partai Golkar dan PDI Perjuangan untuk kepengurusan partai pada tingkat propinsi. Sumber data terdiri dari unsur KPUD, pimpinan partai atau jajaran kepengurusan partai, caleg perempuan dan anggota legislatif perempuan hasil Pemilu 2004. Mengingat sumber data ditetapkan atas kepentingan yang hendak dicapai maka penarikan sampel dilakukan secara purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara, participant dan non particicipant observer serta dokumentasi hasil Pemilu 2004. Tehnik analisis data diawali dengan reduksi data, penyajian dan interpretasi. Membangkitkan kesadaran politik perempuan tidak cukup hanya diselesaikan secara konstitusi. Harus ada upaya-upaya secara sosial, budaya, dan struktural dalam hal ini revisi terhadap kebijakan internal partai. Aspek-aspek ini memberikan kontribusi positif terhadap lahirnya kontruksi akan eksistensi perempuan di ranah politik. Persoalannya menjadi terbalik ketika Pasal 214, UU No. 10/2008 digugurkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi terkait penetapan calon legislatif. Sistem suara terbanyak akan mempersulit peluang caleg perempuan karena kebanyakan dari mereka tidak cukup dikenal oleh konstituennya. Selain itu free fight competition melahirkan kompetisi yang tidak sehat dan praktik-praktik illegal logic. Kebijakan internal dan eksternal ketika proses rekrutmen caleg tidak memberikan pengaruh yang berarti sehingga berpeluang caleg perempuan untuk terpilih menjadi anggota legislatif semakin kecil. Human capital, social capital bahkan finansial yang kurang memadai membuat perempuan semakin tidak mampu untuk melawan dominasi patriaki. Strategi kampanye yang tepat dapat membantu keberhasilan proses sosialisasi caleg. Pencerahan politik yang diharapkan dari adanya kebijakan quota akhirya menjadi semu karena keputusan politik yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi adalah kebijakan yang tidak rasional alias ambigu. Alasannya bahwa secara epistimologi pemberian quota harus diterapkan pada sistem Pemilu yang bersifat proporsional dengan sistem nomor urut bukan dengan suara terbanyak dengan free fight competition.

Affirmative action is an advocacy effort to women in politic domain considering presence of gap between male and female representatives in parliaments. This legal intervention effort must be signified as contemporary action and access for women to participation in constellation of 2009 election. We expect that women’ representations give policies, which consider women’ interest. This study is titled “Political Party Policies in Preparing Female Legislative Candidates of 2009 Election in Bangka Belitung”. This study objective was to identify internal and external political party policies in preparing female cadres of 2009 election, inhibitive and supportive factors for female politicians, and strategies of party campaign of Golkar and PDI Perjuangan parties . Methods used in this study were qualitative methods with descriptive-analytic approaches. Study objects were Golkar and PDI Perjuangan parties for party management in provincial level. Sources of data consisted of elements of KPUD, party leaders or party managerial personnel, female legislative candidates and female legislative members of 2004 election result. Considering that sources of date were established for interest to achieve, samples were taken purposively. Data were collected by interview, participant and non participant observer, and documentation of 2004 election result. Technique of data analysis was started by reduction, presentation and interpretation of data. Encouragement of female politic awareness is not sufficiently only solved constitutionally. There must be social, cultural and structural efforts in revising partyinternal policy. These aspects contributed positively to construction of female existence in political domain. Problem would reverse when Article 214 of Law No. 10/2008 was canceled by Constitution Court relative to specification of legislative candidates. Most voices systems will complicate opportunity of female legislative candidates because most of them are not well-known by constituents; in addition, free fight competition causes unhealthy competition and illegal logic practices. Internal and external policies, when recruitment process of legislative candidates do not give significant effect so that opportunity of female legislative candidates to elect becomes less sufficient, make females more unable to compete against patriarchal domination. Appropriate campaign strategy can help achieve legislative candidate socialization process. Political brightening, which is expected from presence of quota policy, finally becomes quasi because political decision made by Constitution Court is irrational or ambiguous policy. Reasons are that, epistemologically, quota must be given to proportional election system with sequential number system than most voices system with free fight competition.

Kata Kunci : Kebijakan,Keadilan dan komitmen, policy, fairness and commitment