Paradigma pembangunan partisipatif yang sudah menjadi isu nasional apalagi dengan adanya otonomi daerah saat ini. Penataan ruang-pun termasuk di dalam-nya mengingat penataan ruang suatu wilayah tentulah akan berpengaruh kepada berbagai pihak terutama masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Oleh sebab itu Penataan Ruang Sarilamak sebagai Ibu Kota Kabupaten Lima Puluh Kota yang baru mulai dari tahap perencanaan tentulah harus melibatkan masyarakat. Hal ini sebagai amanah Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berkaitan dengan hal itu maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Sarilamak ditinjau dari aspek keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap penyusunan rencana tata ruang Sarilamak. Disamping itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data yakni wawancara, survey, observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisis data diketahui bahwa mekanisme konsultasi publik yang dilakukan yakni melalui dua forum yakni forum identifikasi potensi dan permasalahan wilayah Sarilamak dan seminar rencana tata ruang yang telah melibatkan berbagai pihak (stakeholders) sehingga berdasarkan teori Khairul Muluk (yang merupakan titisan teori Arnsteins beserta teori Burns, Hambleton dan Hogget) maka partisipasi tersebut merupakan partisipasi sedang dan berada pada jenjang konsultasi. Berdasarkan temuan lapangan diketahui faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang yakni keterbatasan anggaran dan waktu yang dimiliki Bappeda, kurangnya komunikasi yang dilakukan perencana, Rendahnya usaha memotivasi masyarakat, Peran Kelembagaaan Lokal (Nagari) dan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat disarankan kepada Bappeda sebagai Leading Sector perencanaan khususnya perencanaan tata ruang agar dalam proses penyusunan rencana tata ruang lebih sering melakukan komunikasi dengan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dengan cara yang mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat.

Paradigm of participative development is a national issue, especially under local autonomy system these days. Space arrangement is included in it regarding its influence to the people who lives in the region. Space arrangement in Sarilam‐ak, as the capital city of Lima Puluh Kota regency, should involve all of the inhabitants. This is in accordance to rules 24/1992, amanded by 26/2007, regarding Space Arrangement. The purpose of this research is to obtain how the community participate in space arrangement of Sarilamak from the perspective of public order in every step of the plan. This research also tried to find relating factors of the participation in the planning process. Qualitative, interview, survey, observations, and documentation were the tehniques employed by this research. Analyses concluded that mecanism of participation in space arrangement of Sarilamak done by two forum wich is potention and Rural Problem forum and seminar forum. This forum involved any stakeholders in Sarilamak. Referring Khairul Muluk theory of participation typology (reffer to Arnstein dan Burns, Hambleton and Hogget theory), their participations were medium participation in konsutation level of participation typology. The constraining factors were budget limit and time of Bappeda, lack of communication, less motivational effort, local institution role, and lack of knowledge of the people. To have more participation, the suggestion to Bappeda as Leading Sector, especially in space arangement, is that they should communicate in more intensive way and give the people chance to participate in various ways they can comprehend.

Kata Kunci : Perencanaan wilayah, Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota.