Membengkaknya belanja daerah demi membiayai Anggota Dewan merupakan fenomena yang menarik untuk diusik. Proses perumusan kebijakan yang melatarbelakanginya, serta dampak dari pemberlakuan kebijakan itu sendiri kemudian menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Berangkat dari ketertarikan ini, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui proses penyusunan dan penetapan Perda Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi DIY; serta untuk mengetahui implikasi dari diterapkannya Perda ini terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Propinsi DIY, terutama yang menyangkut aspek konsistensi Perda, kinerja DPRD, beban fiskal, dan konsolidasi pemerintahan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan bercermin pada teori-teori tentang analisis kebijakan publik, dengan menampilkan konsep kebijakan, konsep dan lingkup kebijakan publik, pendekatan dalam studi kebijakan publik, kerangka kerja kebijakan publik, proses kebijakan publik, serta implikasi kebijakan publik. Jenis penelitan ini adalah Studi Kasus dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintahan Propinsi DIY. Pembahasan menunjukkan bahwa proses penyusunan dan penetapan Perda Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2007 berlangsung dalam mekanisme Usulan Eksekutif, dimana di dalam proses ini ditemukan bahwa aspek partisipasi masyarakat sama sekali tidak diperhitungkan. Di dalam proses ini, Anggota Dewan juga memprioritaskan Studi Banding ke DPRD Propinsi Kalimantan Selatan. Pembahasan juga menunjukkan bahwa Perda Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2007 ternyata tidak konsisten dengan aturan-aturan yang menjadi dasar terbentuknya Perda ini. Perda ini juga tidak berkorelasi dengan peningkatan kinerja Anggota DPRD. Dari aspek fiskal, Perda ini telah membebani keuangan daerah Propinsi DIY ditengah tingginya angka kemiskinan masyarakat di Propinsi ini. Selain itu, Perda ini juga ternyata telah menimbulkan kecemburuan horisontal antar pejabat di lingkungan pemerintahan daerah Propinsi DIY. Dari hasil penelitian, peneliti merekomendasikan agar pada proses perumusan kebijakan publik di masa yang akan datang, DPRD Propinsi DIY perlu membuka ruang partisipasi bagi semua elemen masyarakat yang berkepentingan, sehingga kebijakan yang dihasilkan akan lebih demokratis dan memihak pada publik. DPRD juga perlu memperhatikan beberapa hal seperti konsistensi kebijakan yang dibuat dengan berbagai peraturan yang melandasinya, upaya peningkatan kinerja Anggota DPRD, aspek fiskal daerah, serta aspek konsolidasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang berguna untuk menghindari dampak negatif dari sebuah proses perumusan kebijakan publik.

The swell of regional finance just for pay DPRD’s Leaders and Members is an interesting fenomenon to tease. Policy making process and the impact of policy becoming interesting thing to doing a research. Take from this interested, this research on going with the aim to know policy making process of Perda Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2007 about Protocol and Finance Budget from DPRD’s Leaders and Members of Daerah Istimewa Yogyakarta Province; and to know it’s impact for the on going of local government in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, especially about consistenc y of Perda, performance of DPRD, fiscal load, and local government consolidation. This research on going in the formulation of public policy theory, wich show concept of policy, area of policy, approach in public policy study, frame work of public policy, public policy process, and impact of public policy. Type of this research is Case Study with Qualitative approach. This research on going in local government of Daerah Istimewa Yogyakarta Province. Analyse show that policy making process of Perda Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2007 on going in Executive Idea mechanism. In this process, aspect of community participation was neglected. DPRD’s Members also make priority for doing benchmarking at local legislative institute in Kalimantan Selatan Province. Analyse also show that Perda Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2007 has inconsistency with the rule based it. This Perda also has uncorrelation with the performance of DPRD. In fiscal aspect, this Perda was load regional budget between the high of poverty numbers in this region. Last, analyse also show that this Perda was make jealousy between government officials in Daerah Istimewa Yogyakarta Province. Researcher give recommendation that DPRD of Daerah Istimewa Yogyakarta Province must invite the policy stakeholders in every policy making process. DPRD also must concern on consistency of the policy, performance upgrade of DPRD’s members, regional fiscal aspect, and local goverment consolidation to prevent negative impact of a policy making process.

Kata Kunci : Pemerintah daerah,Kebijakan publikKinerja DPRD, policy making process, the on going of local government in Daerah Istimewa Yogyakarta Province.