Salah satu program sektor kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah adalah Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (GN-RHL). Kebijakan kehutanan yang diterapkan di Indonesia selama ini tidak memadai untuk mewujudkan kelestarian hutan, baik karena kebijakan tersebut kurang tepat ataupun karena kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan dengan baik oleh karena kurangnya komitmen dari organisasi pelaksana di daerah dan partisipasi masyarakat. Sehingga kerusakan hutan semakin hari semakin bertambah luas di Indonesia. Dalam rangka menganalisa implementasi kebijakan GN-RHL digunakan model implementasi kebijakan Grindle yang terdiri dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Analisa terhadap isi kebijakan dilakukan dengan menggunakan 5 indikator yaitu: (1). Kepentingan yang dipengaruhi, (2). Manfaat yang diperoleh, (3). Derajat perubahan yang diharapkan, (4). Letak pengambilan keputusan, dan (5). Sumberdaya yang dilibatkan. Sementara analisa lingkungan kebijakan menggunakan 3 indikator yakni: (1). Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor, (2). Karakteristik lembaga dan rejim, dan (3). Kepatuhan dan daya dukung. Dalam studi ini digunakan metode penelitian deskriptif dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara terhadap aktor kunci dan aktor yang terlibat dalam kegiatan GN-RHL. Berdasarkan hasil analisis isi kebijakan GN-RHL, maka secara umum nampak bahwa kebijakan GN-RHL sarat oleh kepentingan. Adanya kepentingan dalam kebijakan GN-RHL ini menyebabkan terjadinya tarik ulur kewenangan antara pusat dan daerah, ketimpangan manfaat yang diperoleh, rendahnya kesadaran akan manfaat, kerancuan sistem pertanggungjawaban, dan overconfidence sumberdaya Pemerintah Daerah. Dalam rangka mencapai tujuan kebijakan GN-RHL diperlukan adanya lingkungan yang dapat mendukung kebijakan GN-RHL. Dinamika implementasi kebijakan menunjukkan bahwa untuk maksud tersebut stakeholders menggunakan strategi cukup beragam. Strategi Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembibitan merupakan wujud partisipasi. Namun dalam melakukan kegiatan kemungkinan akan terjadi konflik antar masyarakat, untuk itu Pemerintah Daerah berusaha mengembalikan kembali lembaga adat dan budaya yang telah lama terkikis dalam mencegah dan menyelesaikan konflik yang terjadi. Selain kearifan lokal, adanya sifat primordialisme dan paternalistik yang dimiliki masyarakat akan sangat mempengaruhi birokrasi dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama di antara para pelaksana kegiatan GN-RHL. Adanya kompleksitas yang terjadi dalam implementasi kebijakan GN-RHL memerlukan pengelolaan berupa upaya pemerintah melalui sosialisasi kebijakan dan penyediaan sarana dan prasarana. Akhirnya dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan dapat mensukseskan kebijakan GN-RHL menuju hutan lestari.

One point of program forestry sector by government is The Forest Rehabilitation and Critical Land known as The National Movement on Forest and Land Rehabilition. The forestry policy applied in Indonesia so far was not good enough to control Indonesia forest. This is caused by either the policy was inappropriate or the policy can not applied well caused the lack of commitment from organization implementation at district and community participation. Therefore, forest degradation is continued in Indonesia. In analyzing implementation of GN-RHL policy, Grindle’s policy implementation model is used. Analyzing the policy content is conducted using 5 indicators, that is: (1) the influenced interest, (2) acquired benefit, (3) expected change degree, (4) decision making site, and (5) involved resources. While the policy environment analysis using 3 indicator, that is: (1) power, interest and actor strategy (2) regime and institution characteristics (3) obedience and supporting power. In this study is used descriptive research method and data collection is used through library study, observation and interview to the key person and involving actor in GN-RHL activity. Based on analysis of GN-RHL policy, appearing in general that GN-RHL policy full with interest. The presence of interest in such GN-RHL policy lead to the occurrence of draw and stretch in authority between central and region, imbalance of acquired benefit, the lower awareness of benefit, confusion of responsibility system, and overconfidence of Region Government resources. In achieving the purpose of GN-RHL policy is required the existence of environment that can support GN-RHL The policy implementation dynamics indicate that based on these reason, stakeholders using quite variety strategy. The Local Government Strategy involving community on seedling activity is the participation form. But to make activity conflict between community possibly will occurred, for the reason the local government tried to return an eroded culture and custom institution to prevent and solve the conflict occurred. Beside local wisdom, the existence of primordialism and paternalism characteristics that possessed by community will most influence bureaucracy on taking communication, coordination and cooperation between GN-RHL activity organizers. The complexity of GN-RHL policy implementation need for management in shape of the government initiative through socialization of policy and supplying infrastructure. Finally the support of local and central government will make success the GN-RHL policy to the everlasting forest.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Rehabilitasi Hutan,GNRHL, Authority, Participation, and Coordination