Pembicaraan tentang proses penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan suatu sarana dalam rangka rekruitment jabatan Bupati/Wakil Bupati di daerah, dan berbagai usaha oleh elite-elite politik lokal untuk memperkuat dan memperbesar kekuasaan pada akhirnya justru memunculkan sumber konflik yang berbasis pada suku, marga, etnis, budaya dan kelompok kepentingan yang mempunyai kesempatan yang sama besar untuk meraih kekuasaan politik melalui persaingan proses jabatan publik di daerah. Namun kita lihat bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan era reformasi ini Otonomi Daerah merupakan sarana sumber konflik di daerah, karena tidak ada batasan maupun kriteria terhadap elite-elite politik lokal yang bersaing untuk merebut kekuasaan di daerah belum ada, sehingga masing-masing kelompok atau individu mau merebut kekuasaan tanpa mengukur kemampuan dan kualitas dalam kepemimpinan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa elite-elite politik lokal mereka bersaing dengan secara fisik bukan secara rasional hal tersebut merupakan suatu kendala yang dihadapi dalam hal merekrut jabatan Bupati atau Wakil Bupati di daerah masing-masing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu sistem pemberian kewenangan, tugas dan kedudukan sudah jelas dan jauh perbedaannya dengan sistem pemerintahan Orde Baru, namun yang menjadi problem dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kinerja, kemampuan dan kualitas aparat pelayanan publik kurang memadai dalam hal standar pelayanan publik di daerah dan juga penempatan aparat birokrat dalam jabatan baik struktural maupun fungsional melalui struktur organisasi tidak sesuai dengan profesinya, akhirnya bingung sendiri dalam tugas yang diberikan, hal ini menjadi kendala bagi pelayanan publik di daerah.

The selection reg,entivice regent candidates is an effort to recruit regent/vice regent in regions. Local political elites are trying hard to strengthen and expand their power and this, in turn, creates sources of conflict that are based on tribe, clan, ethnicity, culture, and group of" interest having equal chance to obtain political power through a process of competition for a public position in regions. Unfortunately, the system of regional government execution in the reformation era featuring Regional Autonomy has brought conflict in regions because there is no control and criteria for the local political elites who vie for position. As a result, they are lighting hard despite their own real leadership capability and quality. They are competing each other physically rather than rationally and this becomes a serious problem in the process of recruitment for regent/vice region position in regionS. The research results show that there has been a change. in the system for regional government execution; namely the system of assigning authority, duty, and position, which is far different from that during the New Order era. The problems for this new system are inadequate performance, capability, and quality of the public service apparatuses in terms of public service standard in regions, as well as the appointment of bureaucrat apparatuses far certain positions, both of structural and functional one, that are improper and unfit with their profession. Consequently, these newly appointed officials are disoriented in carrying out their duties, creating the biggest problem in public service in regions,

Kata Kunci : Politik Lokal,Pilkada,Rekrutmen Bupati