Perlindungan hukum merek terkenal terhadap pendaftaran merek yang sama untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis menurut hukum di Indonesia
JUNAIDY, Whisnoe, Nugroho Amien Setijarto, SH.,MSi
2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diperoleh pemilik atau pemegang merek terkenal baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar terhadap pendaftaran merek yang sama untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis menurut hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan sebagai pendukung utama di samping penelitian lapangan sebagai upaya untuk mengumpulkan bahan pelengkap guna penyempurnaan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisa secara kualitatif, yang kemudian hasil tersebut akan dideskripsikan untuk memberikan gambaran yang obyektif. Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui gugatan pelanggaran hak atas merek terkenal dapat berupa pembatalan pendaftaran merek atas dasar itikad tidak baik dari pemilik merek terdaftar dan/atau terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal tersebut, gugatan ganti rugi yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, gugatan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek, dan tindakan sementara dari Pengadilan Niaga Sebagai hasil analisis dari penelitian ini adalah telah terdapat perlindungan hukum terhadap merek terkenal baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis melalui beberapa yurisprudensi, berupa pembatalan pendaftaran merek terdaftar, dan ganti rugi. Mengingat semakin meningkatnya gugatan pembatalan merek terkenal, maka perlu adanya peningkatan sumber daya manusia aparat yang melaksanakan tugas pendaftaran merek, Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Merek 2001 yang melindungi merek terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis segera diterbitkan, aparat negara diharapkan lebih aktif dalam mengusut kasus-kasus di bidang merek apabila terdapat indikasi unsur pidananya, dan ketentuan pidana di bidang merek agar dirumuskan menjadi bukan delik aduan, sehingga dapat lebih efektif di dalam memberantas tindakan passing off.
The objective of this research is to determine some legal protection that can be obtained by the owners or holders of popular brands, either registered or not, against the registrations of different products and/or services with similar names according to the law in Indonesia. This research was conducted using library sources as its main supporting devices besides performing a field study in order to collect complementing devices which would refine the whole research. The data obtained from the results of the library and field studies would later be analyzed qualitatively, and would finally serve an objective illustration descriptively. From the results of the research and analyses, it showed that suits against popular brands’ rights violations could plead for the annulment of the brands’ registered status on the good will of the owners of the registered brands, of which names are partly or entirely similar to the popular brands; impose a compensation for law violation based on Article 1365 of the Civil Code; plead for the halt of all activities concerning the use of the brand names; and plead for a temporary action from the Court of Commerce. As one of the results of the research, there has been found a legal protection for popular brands, either registered or not, against the registrations of products and/or services with similar names in the form of jurisdictions, which comprise the examples of annulments of some brands’ registered status as well as compensations. Considering the increase of such legal suits, a quality improvement of officials in charge of brand registrations is necessary; as well as the issue of Governmental Regulations, indicated by Article 6 (2) of Brand Act 2001, which will be able to protect popular brands from being copied by different products and/or services; the proactive involvement of state officials in tracking brand violation cases lest there be indications of crimes; and the formulation of regulations on brand names to avoid offenses that warrants mere complaints, therefore a more effective way of stopping the acts of passing off could be provided.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Pendaftaran Merek,Barang Tidak Sejenis, Perlindungan Hukum Merek Terkenal, Legal protection for popular brands