Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri upaya-upaya penciptaan kerukunan agama di Indonesia dari akhir pemerintahan Soekarno sampai masa reformasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang telah menyebabkan pemerintah gagal dalam menjaga kerukunan agama masyarakat, dan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga-lembaga antar iman dalam menciptakan kerukunan agama di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif, comparatif dan kualitatif karena data yang diperoleh berasal dari buku, dokumen tertulis, observasi, dan interview. Lembaga antar iman yang dijadikan sampel atau obyek penelitian dibatasi hanya dua lembaga, yakni Interfidei dan FPUB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerukunan agama tidak seharusnya didominasi oleh pemerintah dalam upaya penciptaannya, akan tetapi peran masyarakat sendiri sangatlah signifikan. Peran masyarakat ini direpresentasikan oleh LSM yang model kerjanya lebih memakai pendekatan bottom up dalam memecahkan persoalan di masyarakat. Kerja mereka merupakan antitesis dari cara yang dilakukan oleh pemerintah. Namun begitu, tidak semua lembaga antar iman mempunyai cara yang sama dalam bekerja. Walaupun mereka kebanyakan mendasarkan cara kerjanya pada permasalahan riil di masyarakat, akan tetapi cara mereka berinteraksi dengan masyarakat mempunyai kekhasan masing-masing, seperti halnya yang ditunjukkan oleh Interfidei dan FPUB. Interfidei menggunakan pendekatan yang lebih elitis dan akademis, sedangkan FPUB menggunakan pendekatan yang lebih praktis dan populis. Dari masing-masing model pendekatan dan cara berinteraksi dengan masyarakat di atas sebenarnya memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangankekurangannya sendiri. Akan tetapi kekurangan-kekurangan yang ada bisa saling ditutupi oleh satu dan lainnya. Sebagai pengandaian akan lebih baik apabila ada lembaga yang bisa menyatukan dua cara di atas sekaligus dalam satu kesatuan lembaga walaupun ini merupakan tantangan yang berat dan memerlukan kemampuan yang mengintegrasikan keduanya. Penelitian ini memberikan jawaban alternatif tentang kegagalan pemerintahan dalam menciptakan kerukunan agama di masyarakat, khususnya pemerintahan Orde Baru dan juga memberikan kontribusi pengetahuan keakademisan terutama hal-hal dalam tataran praktis khususnya interfaith atau inter-religious dialog.

This research aims to examine religious harmony in Indonesia from the end of Soekarno’s rule up to the reformasi era, to identify the factors causing the government’s failure to keep the religious harmony, and to know how interfaith institutions in Jogjakarta work to create religious harmony in society. This is a descriptive, comparative, and qualitative research because the data are collected from books, documents, and interviews, then used in a comparative analyze. The interfaith institutions examined are limited to only two institutions, Interfidei and FPUB. The research findings show that attempts to realize religious harmony should not be dominated by government, but the role of society itself are very significant. The role of society represented in NGO work is a more bottom-up approach to solve the problems in society. Their work is the antithesis of government approach. However, not all of the interfaith institutions have the same method to work. Although they work based on real problems of society, they use different ways to interact with them. Interfidei and FPUB are examples of this. Interfidei uses a more elite approach to contact with society. FPUB uses a more non-elite approach, based on the grassroots level of society. Those two types of contacts each have strengths and weaknesses, so the two organizations complement each other. The best method would be if there was an NGO that could combine both ways, although it would be very difficult. This research will give information related with the failure of the recent government, especially the New Order, in creating religious harmony, and so contribute to academic knowledge of interfaith or inter-religious dialogue, particularly at the level of practice.

Kata Kunci : Kerukunan Umat Beragama,Kajian Kerja Lembaga Antar Iman, Religious Harmony – Interfaith Institutions – Interfaith Dialogue