Dinamika perkembangan kota yang berlangsung pesat membawa pengaruh terhadap ketidakseimbangan kota dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Ketidakmampuan warga untuk menyewa maupun membeli rumah membuat warga memilih alternatif tinggal di bantaran sungai. Saat ini konsentrasi permukiman juga terjadi dibantaran sungai Kali Wonokromo yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai. Kondisi ini membutuhkan pengaturan pemerintah melalui kebijakan penataan permukiman di bantaran sungai. Penelitian ini akan menguraikan tentang implementasi kebijakan penataan permukiman di bantaran sungai Kali Wonokromo agar diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan permukiman di bantaran sungai Kali Wonokromo. Untuk mengetahui bagaimana implementasi berjalan, penulis mengembangkan pemikiran dengan mengungkapkan latar belakang, dasar hukum, serta tujuan kebijakan.Sementara untuk mengetahui faktorfaktor yang memepengaruhi implementasi, penulis mengembangkan model penelitian dengan melihat pengaruh variabel sumber daya, komunikasi,variabel kewenangan, kepatuhan kelompok sasaran serta dukungan publik. Hasil analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dapat dikemukakan bahwa implementasi kebijakan penataan permukimam di bantaran sungai Kali Wonokromo masih lemah. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya realisasi pencapaian target. Variabel-variabel yang dipandang sebagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi juga menunjukkan hasil yang belum maksimal. Ini dapat dilihat dari 1) Dukungan sumber daya yang belum memadai,2) Komunikasi yang belum bisa terjalin dengan efektif baik antara pejabat dengan bawahan maupun antar unit organisasi lain juga sosialisasi yang kurang kepada kelompok sasaran,3) Masih adanya penyalahgunaan kewenangan dalam hal perizinan,4) Tingkat kepatuhan yang rendah, 5)Dukungan publik yang masih terbatas. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan penataan permukiman di bantaran sunagi diusulkan rekomendasi sebagai berikut: 1) konsistensi terhadap dasar dan tujuan kebijakan,2) Ketepatan waktu impelementasi,3) Kepastian ketersediaan sumber daya sebelum kebijakan diimplementasikan,4) Komunikasi menjadi perhatian utama agar sosialisasi kebijakan dapat diterima,5) Pembagian kewenangan disertai sanksi yang tegas,6) Keterlibatan kelompok sasaran,7) Dukungan publik dan peran serta masayarakat diefektifkan

The fast moving of city development results on the city unbalance in fulfilling the dwelling need. When the citizen cannot afford to rent or buy a house, they choose to stay in the river bank. At this time the Wonokromo river bank has become a dwelling center that leads to the damage of the river ecosystem itself. That is why that condition needs a government regulation, i.e. a dwelling arrangement policy in the river bank. This research will analyse the implementation of dwelling arrangement policy in the Wonokromo river bank in order to what factors that influence the implementing of the dwelling arrangement policy in the Wonokromo river bank. To understand how the implementation is carried out, the writer develops ideas by giving background, basic law, and purpose of the implementation. On the other side, to find the factors influencing the implementation the writer develops a research model that looks into resource, communication, authority, target group obedience, and public support variabel. Using descriptive and qualitative method, the analysed data results on conclusion that the implementation of dwelling arranegement policy in Wonokromo river bank still has a weakness. That is shown by a low level of realization of target achievement. Variabels considered to be the factors that influence to the implementation also indicate a non maximal results. This indication is also shown by 1) insufficient resource support, 2) ineffective communication among superior and inferior of governmenet officer and the other organization units, added with less socialization to the target group, 3) authority misuse permitting process, 4) low level obedience, 5) limited public support. Based of the research results, research implementation of dwelling arrangement in river bank, it is recommended ,1) consistency to base and purpose of the policy,2) time efficiency of the implementation,3) sureness of resource availability before the policy implemented,4) communication as the main focus to make policy socialization accepted,5) delegation of authority with strict punishment,6) target group involvement,7) public support and society participation is effected.

Kata Kunci : Kebijakan Pemda TkII, Permukiman Kumuh, Penataan, Policy, Arrangement, Slum.