Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kredit perbankan dalam sistem hukum jaminan di Indonesia dan untuk mengetahui dasar pembenar bank sebagai kreditur bersedia menerima Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kredit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris. Penelitian hukum yuridis-empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Penelitian empiris dilakukan pada beberapa bank sebagai sample responden yaitu di Bank Permbangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwokerto, Bank Pembangunan Daerah DIY, dan Bank Rakyat Indonesia. Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif atau kualitatif. Hasil penelitian ini : Pertama, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi kualifikasi sebagai jaminan kredit perbankan menururt sistem hukum jaminan di Indonesia karena tidak memenuhi hakikat jaminan sebagai pelunasan kredit, tidak memenuhi unsur-unsur benda, dan juga buka merukapa surat berharga yang dapat dialihkan kepemilikannya. Kedua, dasar pembenar bank menerika Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kredit adalah bank telah memiliki perjanjian terkait kredit dengan instansi yang bersagkutan, dan juga telah menerapkan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian .

The purpose of this reseacrh is to analyze the position of Civil Servant Appointment Decrees as bank credit guarantees in the guarantee legal system in Indonesia and to find out the justification for banks as creditors willing to accept Civil Servant Appointment Decrees as credit collateral. This research is a juridical-empirical legal research. Legal juridical-empirical research is research conducted by means of library research to obtain secondary data and field research to obtain primary data. Empirical research was conducted at several banks as sample respondents, namely the Purwokerto Branch of the Central Java Regional Development Bank, the DIY Regional Development Bank, and the Indonesian People's Bank. The primary data and secondary data obtained were analyzed using descriptive or qualitative methods. The results of this research: First, the Decree on Appointment of Civil Servants does not qualify as a bank credit guarantee according to the guarantee legal system in Indonesia because it does not fulfill the nature of the guarantee as credit repayment, does not fulfill the elements of objects, and is also open to transferable securities. ownership. Second, the basis for bank right to accept the Decree on the Appointment of Civil Servants as credit guarantee is that the bank has had credit-related agreements with relevant agencies, and has also implemented the principles of trust and prudence.

Kata Kunci : Jaminan, Kredit, SK PNS