Kegunaan dari penulisan ini adalah untuk menentukan instrumen hukum perdagangan internasional manakah yang harus dipilih oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam menangani pengadaan pesawat militer, penelitian hukum ini terfokus kepada instrumen apa sajakah yang harus digunakan pada saat merumuskan kontrak pengadaan barang. Penelitian hukum ini akan menggunakan pendekatan normatif dan empiris dalam menganalisa kebiasaan penerapan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, data mengenai pengaturan di dalamnya, kasus mengenai instrumen yang digunakan, bahan bacaan yang tersedia, dan interview secara langsung ke institusi terkait. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis telah menemukan dan menyimpulkan; 1. Standar untuk penentuan penulisan kontrak di dalam pengadaan pesawat militer selalu berpatokan dengan standar penulisan kontrak yang sudah ada. Namun standar yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan tidak mencakup seluruh instrumen yang ada di perdagangan internasional. Standar untuk menentukan kesesuaian penulisan kontrak hanya berdasarkan harga, jika harga masih dapat dikatakan masuk akal dan sudah menerapkan standar penulisan yang ada maka Kementeriaan Pertahanan akan setuju dengan kontrak yang telah ditulis; 2. Mengenai badan penyediaan modal yang digunakan oleh Kementerian Perdagangan sebaiknya adalah perusahaan nasional, serta menggunakan irrevocable L/C agar lebih sesuai dengan perusahaan pembuat pesawat. Selanjutnya, mengenai asuransi yang digunakan, lebih baik menggunakan asuransi perusahaan pembuat pesawat agar keberlangsungan penggunaan pesawat dapat dijaga. Selanjutnya mengenai Incoterms yang digunakan, lebih baik menggunakan Delivery Duty Paid dan Cargo Freight Insurance sebagai pilihan yang akan digunakan. Kemudian, mengenai transportasi yang digunakan lebih baik menggunakan transportasi udara untuk menekan pengeluaran teknis lainnya.

The purpose of this research is to determine which international sales of goods instruments shall be chosen by the Defence Ministry of the Republic of Indonesia in handling the procurement of the military aircraft, this legal research focuses on the instruments that shall be used in the drafting of procurement contract. This legal research is conducted through a normative and empirical approach that analyzed the customary practice of the Defence Ministry of the Republic of Indonesia. The data use related to the regulatory framework, cases related to the instruments, available literature and direct interview with the related stakeholders. The Author has discovered and concluded; 1. The standard for drafting the contract on the implementation of the military aircraft procurement based on the Standard Bidding Document. However, the Defence Ministry did not cover all instruments on the international sales of goods. The benchmark of the contract drafting only on the price matter, as long as the price is reasonable and the Standard Bidding Document implemented thus the Defence Ministry would agree with the draft of the contract; 2. for the financing body which Defence Ministry properly use is the national Bank as a financing company and use irrevocable letter of credit since it is more suitable for the aircraft manufacturer. For the issue on the insurance matter, the Defence Ministry properly use manufacturer insurance in order to support sustainability of the aircraft. On the Incoterms issue, it properly uses the Delivery Duty Paid as a primary concern and cargo insurance freight as a secondary option. On the last issue regarding the transportation mode Defence Ministry properly choose air transport in order to depress the technical cost.

Kata Kunci : International Sales Law, Transportation Law, Insurance Law, Letter of Credit, Incoterms.