Penerapan Asas Diskresi Oleh Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Di Polres Sleman

SUTOPO ARIS MUNANDAR, Mailinda Eka Yuniza, S.H.,L.L.M

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk diskresi yang dapat diambil atau digunakan oleh anggota kepolisian khususnya di polres sleman dalam menjalakan tugasnya dan bentuk pertanggung jawaban kepolisian dan anggota kepolisian apabila terjadi penyimpangan hukum dalam menggunakan kewenangan asas diskresi. Indonesia sebagai negara yang menganut ajaran welfare state asas legalitas tidak dapat memenuhi secara maksimal dalam meneyelesaikan permasalahan hukum. Asas diskresi adalah perbuatan pemerintah melalui pejabat dalam hal ini polisi muncul sebagai pilihan untuk mengisi kekurangan dan kelemahan dalam penerapan asas legalitas. Dalam menerapkan asas diskresi Kepolisian dan anggota Polisi tunduk pada Kode etik profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkapporli Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian empiris yang menganalisa kenyataan penggunaan diskresi dilapangan oleh polisi dilanjutkan dengan menganalisis teori dan aturan penggunaan diskresi sehingga dapat diketahui penggunaan diskresi polisi dalam tugas preventif maupun represif, faktor penggunaan diskresi, dan pertanggung jawaban baik individu ataupun lembaga kepolisian dalam penggunaan asas diskresi sehingga pejabat negara dalam hal ini polisi dapat menggunkan asas diskresi secara bertanggung jawab menghindari perbuatan maladministrasi. Kata kunci : Diskresi, Pemerintah. Pertanggung jawaban

This paper aims to determines discretion form can be taken or used by members of the police force especially in polres sleman in the task and responsibility of police and members of the police force in the event of discrepancy between the law in using the basic discretion authority. Indonesia as a country that subscribes to the tenets of the welfare state principle of legality do not meet to the maximum conditions to solve legal issues. The principle of discretion is the Act of the Government through officials in this case the police show up as an option to fill the deficiencies and shortcomings in the implementation of the principle of legality. In applying the principle of discretion of police and members,the Police are subject to the code of ethics of the profession is regulated in the Government Regulation No. 2 of 2002 on the regulation of discipline of members of State police of the Republic of Indonesia and the Perkapporli number 14 in 2011 about the code of ethics of the profession of police of the Republic of Indonesia, the research methods used in the writing of this law is a method of empirical research which analyses the fact of use discretion approaches by the police followed by analyzing theories and rules of use discretion so that it can be known of the use of the police in the task discretion preventive or repressive, the use of discretion, and the liability of either individual or police agencies in the use of the principle of discretion so that State officials in this case the police can use diskresi with responsibly to avoid deeds of maladministrasion. Keywords : Discretion, Government , Responsibility

Kata Kunci : Diskresi, Pemerintah, Pertanggung jawaban / Discretion, Government , Responsibility