IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM TERHADAP PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS

DAVID, Hariyanto, S.H., M.Kn

2016 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya SABH) dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Rapat Umum Pemegang Saham, mengetahui dan mengkaji peran Notaris dalam pembubaran Perseroan Terbatas melalui Rapat Umum Pemegang Saham serta mengetahui dan mengkaji implimentasi SABH dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan UUPT dan Permen Hukum dan HAM No. 4 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer. Cara mengumpulkan data dalam penelitian yuridis empiris adalah dengan mengkaji data sekunder pada awal mulanya dengan menggunakan metode dokumentasi sedangkan alat penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap bahan pustaka. Data sekunder tersebut dilengkapi pula oleh data primer yang didapat dengan cara wawancara dan alatnya adalah pedoman wawancara sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan yang pertama prosedur SABH dalam pembubaran perseroan diakses melalui http://ahu.go.id/ dengan menggunakan user id dan password. Notaris memilih dasar pembubaran dan dilanjutkan mengisi hal-hal mengenai identitas pada perseroan serta dasar pembubaran perseroan. Setelah itu notaris membayar tagihan biaya BNRI dan mencetak surat penerimaan dan pemberitahuan pembubaran perseroan (dalam likuidasi Proses likuidasi). Perbedaan pada tahapan setelah likuidasi selesai adalah pemilihan halaman pada permohonan pembubaran pending dan tidak munculnya surat dari menteri. Kedua, perana Notaris dalam pembubaran perseroan melalui RUPS yaitu pembuatan akta-akta terkait hasil RUPS dan memberikan konsultasi hukum yang diperlukan oleh para pihak dalam melakukan pembubaran Perseroan Terbatas. Ketiga, Implementasi SABH dalam pembubaran perseroan terbatas melalui RUPS terdapat ketidak sesuai pada UUPT yaitu mengenai pengisian pada sub nama surat kabar di SABH yang dapat diisi dengan nama surat kabar lokal dan penghitungan masa likuidasai dihitung dari tanggal pengumuman dalam surat kabar. Sementara dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tidak mengatur lebih lanjut terkait pengumuman pada surat kabar dan penghitungan jangka waktu likuidasi perseroan.

This research was intended to study the procedures of system administration of legal entity (hereafter referred to SABH) to dissolution the limited company Through the General Meeting of Shareholders, TO study role of notary in the dissolution of the Limited Company by the General Meeting of Shareholders, to study implementation of sabh to dissolution limited company Through Meetings general Shareholders pursuant to the Undang-Undang Perseoan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 (hereafter referred to UUPT) and the Minister of Law and Human Rights No. 4 of 2014. This research is juridical empirical research that use of secondary data and primary data. This research will study and focus on tracking secondary data in the beginning by using the method of documentation, while the tools of research is the study of literature. Secondary data is also equipped by primary data obtained through interviews and appliance interview guides while data analysis used is qualitative data analysis. Conclusions based on the research result and discussion are, The first, Procedure in the dissolution of the company SABH accessed through http://ahu.go.id/ using the user id and password. Notary choose basic dissolution and continued filling matters concerning the company's identity and the basis of the dissolution of the company. After the notary to pay bills and print BNRI acceptance letter and notice of the dissolution of the company (in liquidation process of liquidation). The difference in the stages after the liquidation is completed is the selection page on the dissolution petition pending and not the appearance of a letter from the minister. Second, role of notary in the dissolution of the company through the RUPS is making the deeds related to final result of RUPS and give a consultation about the dissolution of the Limited Company. Third, implementation SABH in the dissolution of a limited company by the RUPS there is a discrepancy according to UUPT and the Minister of Law and Human Rights No. 4 of 2014 is about filling in the sub name of the newspaper in SABH that can be filled with the name of a local newspaper and counting likuidasai period calculated from the date of announcement in the newspaper. While in the Minister of Law and Human Rights No. 4 of 2014 does not regulate further related announcements in the newspaper and the counting period of the liquidation of the company.

Kata Kunci : SABH, Perseroan Terbatas, Pembubaran, Notaris.