Analisis hutang jangka panjang dan leasing sebagai alternatif pembelanjaan daerah di Kabupaten Malang

RESIHANI, Devy, Amin Wibowo, SE.,MBA

2002 | Tesis | Magister Manajemen

Pelaksanaan otonomi daerah pada Januari 200 1 memberikan konsekuensi logis pada pelaksanaan pemerintahan di daerah, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya secara mandiri, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Malang dalam melaksanakan investasi daerah selalu melibatkan pihak ketiga dengan perolehan pendapatan berdasarkan pada sistem bagi hasil, sedangkan pembelian atau pengadaan barang modal yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dilakukan secara tunai berdasarkan pada anggaran yang berjalan. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis mencoba melakukan analisis pembelian atau pengadaan barang modal pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Malang, dimana dinas yang bersangkutan diasumsikan sebagai salah satu perusahaan daerah di Kabupaten Malang. Pengadaan atau pembelian barang modal dipenuhi melalui altematif pendanaan dengan hutang jangka panjang atau leasing. Kebutuhan dana yang diperlukan untuk pembelian barang modal tersebut diperoleh melalui hutang jangka panjang dengan tingkat bunga 2 1% sebesar 60% dari total perolehan aktiva yaitu Rp 346,871,400.00 dan proporsi modal sendiri adalah 40% atau sebesar Rp 23 1,247,600.00. Sedangkan pada alternatif leasing (tingka bunga 23%) pemerintah daerah diwajibkan membayar uang muka sebesar 25% dari total perolehan aktiva sebesar Rp 542,500,000.00, dimana nilai kontrak sudah diperhitungkan dengan biaya bunga dan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh lessor. Dan dari analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pembelian atau pengadaan truk dan container sampah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat dipenuhi melalui hutang jangka panjang, karena dengan alternatif pendanaan ini pemerintah daerah &pat melakukan penghematan dari presen value total pengeluaran sebesar Rp 179,446,588.65

A performance of Regional autonomy in January 2001 have given the logical consequence in the regional government performance, where the regional government has been given the large number of authorities by central government to manage its government, especially in managing regional finance. Malang Regency, in conducting regional investment always involves the thud party with income acquisition based on a divided profit system, whereas purchasing or provisions of capital-goods that aim to increase service for society is paid cash based on the actual budged. According to the condition, the writer attempts to analysis the purchase and provisions of capital-goods of cleanness and gardens service of Malang regency that is assumed as a one of the corporation of Malang regency. Purchase or provision of capital-goods was completed by the alternative funding through long-term loan or leasing. The need of fund required for purchasing capital-goods acquired through the long-term loan for the interest rate of 2 I%, 60% of total asset acquisition at Rp 346,871,400.00, and its own capital proportion is 40% or Rp 23 1,247,600.00. Whereas for (interest rate of 23%), the regional government must give 25% advance of total asset acquisition about Rp 542,500,000.00, in which the contract value has been counted including the interest and maintenance cost. In addition, from the analysis that has been performed it indicates that purchase or provision of garbage truck and container for cleanness and gardens service can be completed by the long term loan, as by funding alternative, the government can save the total expenditures of Rp 179,446,588.65.

Kata Kunci : Pembiayaan Pembangunan, Hutang Daerah.