Peluang Inisiasi Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Umum Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

BAYU PANJI PANGESTU, Aminoto, S.H., M.Si.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 berimplikasi pada penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Pasca putusan MK, belum ada desain dan format pelaksanaan pemilu secara rigid yang akan diimplementasikan pada pemilu periode berikutnya terkait pelaksanaan pemilu serentak. Berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, dalam penelitian penulis mengangkat dua permasalahan yaitu bagaimana implikasi putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap penyelenggaraan pemilihan umum? Bagaimana peluang inisiasi pemilihan umum nasional dan pemilihan umum daerah sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis meneliti dengan menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan hasil dari penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 memiliki implikasi diantaranya terkait penerapan presidential threshold, efisiensi anggaran, penyelenggara pemilu, perilaku pemilih, dan pengawas pemilu. Selain itu didapatkan kesimpulan mengenai adanya peluang inisiasi dalam menciptakan pemilu nasional dan pemilu daerah. Peluang inisiasi pemilu nasional dan pemilu daerah memperhatikan adanya urgensi pelaksanaan, dasar konstitusionalitas dan praktik penerapannya. Sehingga pemuang inisiasi pemilu nasional dan pemilu daerah sangat terbuka peluangnya untuk diterapkan.

Constitutional Court Decision No. 14 / PUU-XI / 2013 has implications for the general election in Indonesia. Post-decision of the Court, no design and implementation of elections rigid format that will be implemented in the next election period related to elections concurrently. Departing from the decision of the Constitutional Court Number 14 / PUU-XI / 2013, the study authors raise two issues, namely how the implications of the decision of the Constitutional Court Number 14 / PUU-XI / 2013 on the organization of the elections? How initiation opportunities for national elections and local elections as a follow up to the decision of the Constitutional Court Number 14 / PUU-XI / 2013? Based on the formulation of the problem, the authors examined using several approaches. The approach used is the approach of legislation (statute approach), approach the concept (conceptual approach), the approach case (case approach), and the approach to history (historical approach). Then analyzed by descriptive qualitative to get the results of the research. Based on this research, it was concluded that the decision of the Constitutional Court Number 14 / PUU-XI / 2013 has implications which were related to the implementation of the presidential threshold, the efficiency of the budget, the organizers of the election, voting behavior, and supervisor of elections. In addition it was concluded regarding the initiation opportunities in creating national elections and local elections. Opportunities initiation of national elections and local elections attention to the urgency of implementation, basic constitutional and practical application. So chance initiation of national elections and local elections are open chances to be implemented.

Kata Kunci : putusan Mahkamah Konstitusi, pemilu serentak, pemilu nasional dan pemilu daerah