Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak dan Implikasinya sebagai suatu alasan Pemberhentian Presiden

RISANG AJI PRADANA, Andi Sandi A.T.T., S.H.,LL.M

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

ABSTRAKSI Saat pemerintahan Presiden Joko Widodo belum genap berjalan sampai satu tahun, beberapa tindakan dan kebijakan yang diambil presiden telah menimbulkan banyak perdebatan hingga bahkan memunculkan wacana impeachment atau proses pemberhentian presiden. Salah satu hal yang paling kontroversial adalah kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM), terutama pada tanggal 18 November bulan November 2014 saat pemerintah menaikkan harga premium dan solar secara signifikan padahal harga minyak dunia dan Indonesia sedang mengalami tren penurunan yang semakin rendah dari asumsi awal dalam APBN. Kemudian yang lebih kontroversial lagi pemerintah menetapkan kenaikkan harga itu tanpa persetujuan DPR, hal itu kemudian menimbulkan perdebatan hukum dan juga pendapat-pendapat mengenai mungkin atau tidaknya terjadi impeachment. Dalam penulisan hukum ini digunakan metode penelitian yuridis normatif. Setelah melakukan pengkajian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menetapkan kenaikkan harga BBM tidaklah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada pelanggaran yang cukup berat karena mengalihkan dan mengurangi subsidi tanpa memberi penjelasan dan meminta persetujuan dari DPR, yang berbagai akibat langsung maupun dampak dominonya telah banyak dirasakan oleh rakyat. Secara hukum Kebijakan menaikkan harga BBM dan mengalihkan anggaran subsidi BBM tanpa persetujuan DPR sebenarnya memiliki dasar yang kuat untuk dijadikan suatu alasan pemberhentian presiden. Oleh karena itu Presiden harus lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Karena jika presiden kembali melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan itu secara hukum bisa jadi memperkuat potensi terjadinya proses pemberhentian presiden. Kemudian yang lebih penting adalah dalam memutuskan setiap kebijakan, pemerintah harus lebih matang dalam memperhitungkan dampak yang harus diterima masyarakat. Selain itu DPR sebagai lembaga yang diharapkan dapat mewakili dan melindungi kepentingan rakyat harus meningkatkan fungsi pengawasannya, agar kelak dapat mencegah atau setidaknya meminimalisir lahirnya kebijakan yang berdampak buruk pada kehidupan rakyat.

When the government of President Joko Widodo has not even walked up to one year, some of the actions and policies taken by the president has given rise to much debate and even gave rise to the president's impeachment or dismissal process. One of the most controversial is the government's policy in setting the price of fuel oil (BBM), especially on November 18 in November 2014 when the government raised the price of gasoline and diesel significantly when world oil prices and Indonesia is experiencing a downward trend which is the lower of initial assumption in the state budget. Then the more controversial government sets the price increase without the approval of Parliament, it then raises the legal debate and also the opinions regarding possible or not occur impeachment After conducting the assessment concluded that the policy of the government to determine the increase in fuel prices is not in accordance with the legislation, that is quite heavy because it distracts and reduce subsidies without giving an explanation and seek approval from Parliament, the various result directly or domino effect has been widely felt by the people. By law policy to increase fuel prices and divert the fuel subsidy budget without the approval of Parliament actually has a strong base to be used as a reason for dismissal of the president. Therefore, the President should be more careful in taking a decision. Because if the president re-commit acts contrary to the legislation that could legally be strengthening the potential for the dismissal of the president. Then the more important in deciding each policy, the government should be more mature in estimating the impact to be accepted by society. Besides the Parliament as an institution which is expected to represent and protect the interests of the people must improve its oversight function, so that later can prevent or at least minimize the birth of a policy which could adversely impact on people's lives.

Kata Kunci : BBM,pemerintah,DPR,impeachment