Transformasi issue kolektiv menjadi perlawanan petani dalam penambangan pasir besi di Kulon Progo

IRWAN ALIM, Prof. Dr. Purwo Santoso, M.A

2015 | Tesis | S2 ILMU POLITIK MINAT POLITIK LOKAL DAN OTONOMI DAERAH

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengelaborasi sejauh mana transformasi isu berlangsung sehingga terjadi penolakan dan mewujud pada gerakan sosial yang berlangsung lama di wilayah pertambangan pasir besi. Secara khusus, penelitian ini berusaha menunjukkan kuatnya negara sebetulnya hanya bersandar pada kepentingan dan peran swasta sebagai pelaku ekonomi, sehingga pada gilirannya terjadi pembiaran dari tersingkirnya masyarakat diruang publik. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus, dengan fokus pada kasus penambangan pasir besi di Kabupaten Kulonprogo. Kasus khusus yang didalami adalah kasus pemberian izin proyek penambangan pasir besi kepada PT JMI di wilayah pesisir Kabupaten Kulonprogo yang terkena dampak dari proyek. Data yang diperlukan sebagai penunjang adalah data primer dan data sekunder yang terkait dengan topik penelitian ini untuk mengungkap relasi transformasi konflik yang ditandai dengan corak kontestasi yang berujung pada gerakan sosial, yaitu: (1) kepentingan negara, elit lokal dan pihak swasta sebagai kepentingan dominan; dan (2) kepentingan dari masyarakat petani lahan pasir sebagai kepentingan yang tertindas. Dalam hal ini, negara diwakili oleh pemerintah pusat dan daerah; elit lokal diwakili oleh Sultan dan Pakualam; Pihak swasta diwakili oleh PT JMI (PT JMM dan Indomines Ltd.), dan masyarakat setempat yang diwakili oleh PPLP dan LBH. Telaah kasus ini menunjukkan bahwa negara hadir di tengah masyarakat sebagai pengatur sumberdaya paling dominan tanpa kompromi dengan kepentingan lain yang berlawanan, termasuk kepentingan masyarakat pesisir. Dalam hal ini, negara berperan sebagai aktor yang memiliki otonomi dalam berhubungan dengan berbagai kepentingan di ruang publik. Aktor yang memiliki kepentingan serupa dengan negara diberi legalitas melalui kebijakan yang dikeluarkan, sementara itu, aktor lain (PPLP) yang sekalipun berjuang atas dasar kolektivitas, dengan kepentingan yang berlawanan dapat dipastikan ditindak, termasuk dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Dalam relasi-relasi kekuasaan semacam itu, negara akan berpihak pada aktor ekonomi, politik, dan pemerintahan yang memiliki kepentingan serupa melalui kolaborasi yang saling menguntungkan, dan bersikap mengabaikan masyarakat atau kelompok sosial apa pun yang menolak kebijakannya. Kata Kunci: Transformasi Konflik, Kontestasi Kepentingan, Gerakan Sosial.

This study aims to analyze and elaborate on the extent to which the transformation takes place resulting in the rejection issues and embodied in social movements that lasts a long time in the area of iron sand mining. In particular, this study tries to show the strength of the state is actually only rely on private interests and role as economic actors, which in turn occurred omission from the elimination of public diruang society. The research was conducted using case studies, focusing on the case of iron sand mining in Kulon Progo Regency. Explored the special case is the case of granting iron ore mining project to PT JMI in coastal areas affected Progo regency of the project. The necessary data as supporting primary data and secondary data related to the topic of this study was to reveal the relationship of conflict transformation is characterized by shades of contestation that leads to social movements, namely: (1) the interests of the state, local elite and the private sector as the interests of the dominant; and (2) the interests of the farming community land sand as the interests of the oppressed. In this case, the state is represented by the central and local governments; Local elites represented by the Sultan and Pakualam; The private sector is represented by PT JMI (PT JMM and Indomines Ltd.), and the local community represented by PPLP and LBH. This case study shows that the state is present in the community as the most dominant regulator of resources without compromising with the other opposing interests, including the interests of coastal communities. In this case, the state acts as an autonomous actor in dealing with various interests in the public sphere. Actors who have similar interests with the state was given legality through policies issued, while the other actors (PPLP) which even fought on the basis of collectivity, the competing interests can be ensured followed, including using violent means. In the power relations of the sort, the state would be in favor of economic actors, political, and government that have similar interests through mutually beneficial collaborations, and be ignore society or social group rejects any policy. Keywords: Conflict Transformation, contestation Interest, Social Movements

Kata Kunci : Transformasi Konflik, Kontestasi Kepentingan, Gerakan Sosial / Conflict Transformation, contestation Interest, Social Movements