INDEPENDENSI MAJELIS ARBITER DAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

EKO DWI PRASETIYO, Dr. Sutanto, S.H., M.S.

2015 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian mengenai independensi majelis arbiter dan efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui independensi majelis arbiter BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen melalui prosedur arbitrase serta efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase BPSK. Penelitian ini merupakan enelitian yuridis normatif. Data yang dicari dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan metode normatif kualitatif yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan norma-norma, asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif. Setelah dilakukan analisis terhadap data-data penelitian, dapat diketahui bahwa prosedur penunjukan arbiter di BPSK, dimana konsumen hanya dapat menunjuk arbiter dari unsur konsumen dan pelaku usaha hanya dapat menunjuk arbiter dari unsur pelaku usaha mengindikasikan bahwa arbiter yang ditunjuk oleh masing-masing pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha, seolah-olah menjadi wakil dari masing-masing pihak yang menunjuknya. Ketua majelis yang berasal dari unsur pemerintah, yang seharusnya mempunyai peranan penting dalam menengahi sengketa konsumen, tidak memiliki independensi sama sekali, karena sebelum mengambil suatu putusan mereka cenderung harus meminta nasehat atasannya terlebih dahulu. Di samping itu, Putusan arbitrase BPSK yang bersifat final dan mengikat masih dapat dilakukan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak serta tidak adanya irah-irah �Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa�, dalam putusan BPSK juga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum atas putusan BPSK dan membuat putusan BPSK menjadi tidak efektif.

Research on the independence of the tribunal and effective implementation of the arbitral award on Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) is a research that aims to determine the independence of the tribunal BPSK in resolving consumer disputes through arbitration procedures as well as the effective implementation of the arbitration decision BPSK. The research is juridical empirical resarch. The study uses both primary and secondary data. Primary data are obtained from field research by means of interview, while secondary data are obtained from library research. These data are analysed using a normative qualitative research method that starts from the facts contained in the field are then analyzed qualitatively using the norms, principles and regulations that exist as a positive law. From the analysis results are revealed that the procedure of the appointment of the arbitrator in BPSK, where the consumer can only appoint arbitrator from the consumers elements and businesses can only appoint arbitrator from the business elements, indicate that the arbitrator appointed by each party, as if a representative of each party who appointed him. Chairman of the assembly that comes from the government, which should have an important role in mediating consumer disputes, has no independence at all, because before taking a decision they are likely to have to ask the advice from his superiors first. In addition, the BPSK arbitral award is final and binding can still be made remedies that can be done by the parties and the absence of irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", in the BPSK decision also raises legal uncertainty over BPSK decision and make the BPSK arbitral award be ineffective.

Kata Kunci : BPSK, Sengketa Konsumen, Arbitrase Konsumen