RESISTENSI PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF (Studi Kasus di Kalangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah)

MISBAH ZULFA ELIZABETH, Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa Putra, M.A., M.Phil.

2015 | Disertasi |

Penelitian ini memfokuskan pada upaya resistensi yang dilakukan per­empuan di lembaga legislatif sebagai anggota dewan dalam menghadapi pandangan mainstream terhadap perempuan yang dibentuk secara budaya. Asumsi budaya bahwa perempuan hanya mampu melakukan tugas-tugas domestik telah menyulitkan perempuan untuk berkiprah dalam ranah publik, khususnya dalam bidang politik. Diterbitkannya Undang-undang Pemilihan Umum (UU No 12 Tahun 2003) yang memunculkan terminologi kuota perempuan di legislatif telah membongkar konsep budaya yang selama ini telah mapan. Dalam konteks seperti ini perempuan dihadapkan pada situasi yang mengharuskannya memahami dua dunia dengan berbagai konsekuensi pe­mikiran yang ditimbulkannya. Di salah satu sisi perempuan memahami diirinya sebagai anggota suatu komunitas budaya, dan di sisi lain perempuan juga memahami tujuan diterbitkannya undang-undang pemilu dalam kerangka perjuangan perempuan. Oleh karena itu pertanyaan dalam penelitian ini adalah: (1) Dalam kondisi apa resistensi ditunjukkan oleh anggota dewan perwakilan rakyat perempuan?; (2) Apa saja bentuk resistensi yang ditunjukkan oleh perempuan dalam aktifitas mereka di dewan perwakilan rakyat? (3)Mengapa resistensi ditunjukkan oleh anggota dewan perwakilan rakyat perempuan dalam kondisi tersebut? Penelitian ini menggunakan perspektif post-strukturalisme, dan dalam proses pengumpulan data dterapkan metode etnosains. Kegiatan penelitian difokuskan di Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Jawa Tengah, Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan teknik observasi, pengamatan terlibat, wawancara mendalam serta kajian dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kiprahnya sebagai anggota dewan perempuan menunjukkan resistensinya sejak mereka memutuskan untuk masuk ke dunia politik. Resistensi itu bertingkat dari resistensi di level keluarga, level masyarakat, organisasi, dan partai politik. Ketika mereka telah menjadi anggota legislatif, terkait dengan fungsi legislasi perempuan menunjukkan resistensinya dalam tiga tingkatan pembentukan legislasi, yaitu tahapan pengusulan, tahapan pembahasan, dan tahapan pengesahan. Dalam tahapan-tahapan itu strategi resistensi yang ditunjukkan oleh perempuan di dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Jawa Tengah memiliki keragaman yang ditentukan oleh situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Strategi tersebut ada yang bersifat terbuka dan kurang terbuka yang berupa glenak-glenik, rasan-rasan, guyonan, sindiran dan ngeyel. Adapun muatan resistensi adalah substansi tema yang diusulkan, kesiapan perempuan di legislatif, dan stereotype tetang laki-laki. Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi bahan untuk melakukan evaluasi terhadap penelitian tentang perempuan dan politik yang dilakukan sebelumnya yang menyatakan bahwa kehadiran perempuan di ranah politik hanya bersifat deskriptif semata. Secara praktis penelitian ini memberikan pemahaman baru mengenai arti penting pendidikan politik yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.

This research focused on the efforts of resistance by women in legislative board in facing mainstream views on women who are culturally shaped. Cultural assumption that women are only able to perform domestic duties has made it difficult for women to take part in public sphere, especially in politics. The enactment of the General Elections Act ( Act No. 12 of 2003 ) which introduced the term of quota for women in legislative demolished the cultual concept that had been established. In such a context, women are confronted to a situation that required the understanding the two worlds with different consequences thereof thinking . On one hand women understood themselves as members of a cultural community, and on the other hand women also understand the purpose of the issuance of the election law in the framework of the struggle of women . Based on the description above the questions in this research were: (1) Under what conditions the resistance shown by the women legislature ?; (2) What are the forms of resistance shown by the women in their activities in legislative? (3) Why is the resistance shown by women legislature in those conditions? This reseach applied the perspective of post-structuralism, and in the process of data collection used the methods of ethnoscience. The research activity was focused on the House of Representatives of Central Java Province. Data obtained through field research by using observation, participant observation, in-depth interviews and document review . The research results showed that in their work as board members, women showed resistance since they decided to take part in politics. The resistance was graded from the level of the family, the community, organizations, and political parties . When they have become members of the legislative, resistance appeared in the three levels of legislation formation :namely the stage of proposal, discussion, and approval. In those stages mentioned, the re were some strategies of resistance shown by the women in the legislative of Central Java Province which is determined by the circumstances they are facing. The strategy is open and there is a lack of transparency in the form of glenak-glenik, rasan-rasan, humor, satire and ngeyel. The content of resistance is the substance of the proposed theme, the readiness of women in the legislative, and the stereotype about male. Theoretically this reseach may be substance for evaluating the research on women and politics are done beforehand stating that the presence of women in politics is merely descriptive only. Practically, this research provided new insights into the importance gender equity and equality in political education.

Kata Kunci : resistensi, perempuan, Dewan Perwakilan Rakyat, keadilan dan kesetaraan gender, politik