PENGADAAN BARANG DAN ATAU JASA MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA ( BUMN ) BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ( STUDI KASUS PENUNJUKAN LANGSUNG OLEH PT PERTAMINA

AYUB PERMADA WIYAHYA, veri Antoni,S.H.,M.Hum

2015 | Tesis | S2 Hukum

INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Peraturan menteri Negara BUMN Nomor 15 Tahun 2012 tentang penunjukan langsung pengadaan barang dan atau jasa BUMN terhadap anak perusahaanya atau terafiliasi dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan melanggar UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian dilakukan dengan metode penulis menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam suatu laporan yang bersifat diskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penunjukan langsung yang dilakukan PT Pertamina berdasarkan Permen BUMN Nomor 15 Tahun 2012 Jo SE No 3/ MBU/2009 melanggar pasal 19 (d) dan pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 tentang larangan persekongkolan tender, penunjukan langsung yang dilakukan PT Pertamina bukan temasuk dalam kategori pasal 50 ( a ) dan pasal 51 UU No 5 Tahun 1999. Peraturan menteri negara BUMN mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat maka Pihak yang dirugikan dengan adanya peraturan menteri Negara BUMN dapat mengajukan gugatan Judicial Review ke Mahkamah Agung serta melaporkan tindakan curang PT Pertamina kepada KPPU.

ABSTRACT This study aims to determine wheter the ministerial decree number 15 state owned prise in 2012 about direct appointment procurement of goods and services on state owned enterprise. Against its subsidiaries or affiliates may result in unfair competition and violating laws monopolistic practices and unfair bussines competition. The study was conducted by using normative juridical method. Results from this study would be presented in a descriptive analytical report. It is descriptive because it is expected from this study to provide a thorough and systematic overview of the principles of law, the rules of law, doctrine and legislation relating to this study. Based on the study results, it can be concluded that the direct appointment by PT Pertamina based on the Regulation of the State Minister of SOEs No. 15 of 2012 Jo SE No. 3/MBU/2009 violates Article 19 (d) and Article 22 of Law No. 5 of 1999 on the prohibition of collusive tendering. The direct appointment conducted by PT Pertamina is not included in the category of article 50 (a) and article 51 of Law No. 5 of 1999. The Regulation of the State Minister of SOEs resulted in unfair competition. Therefore, the injured party in the presence of the regulation of the State Minister of SOEs can file the petition for Judicial Review to the Supreme Court and report the fraudulent acts of PT Pertamina to the Indonesian Competition Supervisory Commission (KPPU). Key words: Direct Appointment, SOEs, PT Pertamina

Kata Kunci : Kata Kunci : Penunjukan Langsung, BUMN, PT Pertamina