Analisis Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY
MERI FITRIYANTI, Drs. Herman Legowo, M.Si., Ak.
2015 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI SVPenulisan Tugas Akhir ini membahas mengenaisistem pengadaan barang/ jasa pemerintahan di lingkungan Kementrian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor seperti Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kualitas Penyedia Barang/Jasa, prinsip-prinsip pengadaan yang wajib dilaksanakan, Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, terhadap kualitas Pengadaan Barang/Jasa yang dihasilkan, serta mengetahui apakah proses kerja yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah guna meminimalisir adanya kemungkinan tindakan yang merugikan negara.Metode yang digunakan untuk penelitian ini ialah metode kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh. Data yang digunakan diperoleh dengan wawancara, observasi, dan literatur yang ada. Berdasarkan perolehan data selanjutnya data diolah secara deskriptif sesuai dengan fakta yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang cukup memperlambat proses kerja pengadaanyaitu, sistem seleksi berkas masih manual, seluruh panitia pengadaan memiliki tanggung jawab kerja lain dan lebih utama, kompetitor perusahaan calon penyedia masih sedikit, sehingga pilihan jatuh kepada yang paling mendekati kriteria atau memenuhi syarat. Menurut pengamatan atau observasi yang dilakukan secara keseluruhanKelebihan dari sistem yang masih manual ini ialah hasil kerja terperinci dan teliti sehingga, belum ditemukan adanya tindak penyelewengan yang berpotensi dapat merugikan negara.Kelemahan dari sistem yang masih manual dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimanfaatkan tidak sesuai fungsi utamanya menyebabkan kelambatan pengerjaan proyek dan kualitas yang di dapat tidak optimal, hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas Pengadaan barang/jasa pada Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY.
This final project is to discuss the procurement of goods / services administration within the Ministry of Justice and Human Rights of Yogyakarta Special Region. This study aims to determine the influence of factors such as the Committee for Quality Goods / Services Procurement, Quality Goods / Services, procurement principles which must be implemented, Systems and Procedures for Procurement of Goods / Services, on the quality of Procurement of Goods / Services generated, and to know whether the work was done in accordance with government regulations in order to minimize the possibility of actions that harm the state. The method used for this research is qualitative methods to describe and explain the data obtained. The data used was obtained by interview, observation, and the existing literature. Based on the acquisition of further data descriptive of data processed in accordance with the facts. The results showed that there were quite a few factors slowing the work process of procurement, namely, the system is still manual file selection, the entire procurement committee has other work responsibilities and more mainstream, prospective competitor provider companies is still small, so the choice fell to the closest criteria or meet requirements. According to the observations or observations made overall advantages of this system is still manual is detailed and meticulous work so have not found any acts of corruption that could potentially harm the state. The downside of the system is still manual and Human Resources (HR) is used not according to its main function causing project delays and quality in the can is not optimal, it is a factor which significantly affect the quality of the procurement of goods / services at the Ministry of Justice and Human Rights DIY Regional Office.
Kata Kunci : Kata Kunci: Sistem, Pengadaan barang/jasa, Analisis, sistem pengadaan barang/jasa.