GUGATAN PEMBATALAN HAK CIPTA TERDAFTAR MENURUT UNDANG UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA STUDI KASUS PT HIN LAWAN BNR

SONDANG SIMATUPANG, SH, Prof.M.Hawin,S.H.,LL.M.,Ph.D.

2014 | Tesis | S2 Hukum

Hak cipta lahir otomatis dengan ekspresi yang sifatnya khas di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan tanpa mensyaratkan adanya pendaftaran. Meskipun demikian pendaftaran yang bersifat tidak wajib tersebut menimbulkan anggapan hukum bagi pendaftar sebagai pencipta atau pemegang hak cipta sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Pasal 42 UU Hak Cipta menyediakan upaya bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak cipta terdaftar ke Pengadilan Niaga. Penulis meneliti bagaimanakah praktek pengadilan dalam menerapkan Pasal 42 UUHC tersebut dan apakah sudah cukup memberi perlindungan hukum kepada setiap pihak yang berkepentingan. Metode penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian normatif dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder serta mengkaji peraturan perundangan di bidang hak cipta, studi kasus dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembatalan hak cipta. Untuk melengkapi data sekunder, peneliti juga mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan pejabat HKI dan konsultan HKI. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa praktek pengadilan yang mengikuti ketentuan syarat pengajuan gugatan pembatalan dalam Pasal 42 jo Pasal 2 UUHC yang berakibat tidak adanya perlindungan hukum kepada pihak lain yang berkepentingan dan dirugikan karena pendaftaran.

Copyright is automatically granted upon a specific expression in the field of art,literature and science without requiring any registration formality. However the optional registration also has legal effect because it acquired legal presumption as the creator or copyright holder until proven otherwise. Article 42 of Copyright Law provide that interests party allow to file cancellation action of registered copyright with Commercial Court. The writer try to examine the court practice related to provision stipulated in article 42 and whether the practice provide legal protection to any interest party concerned. The method in this study is normative research by library research to obtain secondary data as well as reviewing the legislation in the field of copyright , and case studies and court decisions relating to the cancellation of the copyright as well . To complement the secondary data , the researcher also collected data by conducting interviews with officials of the Copyright Office and intellectual property counsel. This study found that the court practice apply the provisions of Article 42 juncto Article 2 the Copyright Act No 19 of 2002 concerning legal standing to bring cancellation action which is not provide legal protection to any third party who is disadvantaged by a copyright registration.

Kata Kunci :