URGENSI RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN SEMUA ORANG DARI PENGHILANGAN SECARA PAKSA (INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED DISSEAPEARANCE) TERHADAP PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

GIDEON PUTRA T.S, Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A.

2015 | Tesis | S2 Hukum

Sebagai sebuah negara, Indonesia di dalam konstitusinya juga memberikan jaminan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Hal ini terdapat dalam ketentuan Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia. Pada ketentuan tersebut terdapat hak-hak asasi yang diakui oleh Negara. Meskipun telah memperoleh jaminan oleh Negara, hingga saat ini banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, bahkan beberapa kejadian pelanggaran hak asasi manusia tersebut dilakukan oleh aparatur negara. Kejadian pelanggaran hak asasi manusia oleh aparatur Negara tersebut seringkali penyelesaiannya tidak memperoleh penyelesaian yang jelas. Sebagian pelanggaran HAM oleh rezim yang berkuasa tersebut dilakukan dengan penculikan atau penghilangan secara paksa orang-orang yang dianggap bertentangan dengan pihak rezim yang berkuasa. Keadaan yang kurang mengutungkan bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam negeri mengakibatkan para aktifis dan penggiat hak asasi manusia melihat solusi alternatif melalui instrumen hukum internasional yang ada. Selain itu juga ada desakan untuk meratifikasi konvensi internasional yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan dari penghilangan secara paksa yakni Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Secara Paksa (International Convention for the Protection of All Person s from Enforced Disseapearance). Penelitian ini ingin melihat urgensi ratifikasi Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Secara Paksa

As a country, Indonesia in the constitution also provides security, protection and enforcement of human rights. It is contained in the provisions of Chapter XA on Human Rights. In these conditions there are rights that are recognized by the State. Although it has obtained a guarantee by the State, to this day many human rights violations that occurred in Indonesia, even several human rights violations are committed by the state officials. The incidence of human rights violations by the State apparatus is often the solution is not to obtain a clear solution. Most human rights violations by the ruling regime is done by kidnapping or forced disappearance of persons who are considered contrary to the ruling regime. Less favorable circumstances for law enforcement against human rights violations in the country resulted in the activists and human rights activists see an alternative solution through existing international legal instruments. In addition, there is pressure to ratify international conventions that specifically regulates the protection of the forced disappearance of the International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance This study wants to see the urgency of the ratification of the International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.

Kata Kunci : -