TINJAUAN YURIDIS PENYIMPANGAN PELAKSANAAN KERJASAMA KEMITRAAN INTI PLASMA KELAPA SAWIT POLA KKPA: Studi Kasus Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit KUD Hasta Karya Bhakti, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah

I GEDE MAHATMA YOGISWARA. W, Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.

2015 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Program Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan peran dan fungsi KUD, sebagai suatu lembaga perekonomian desa yang mandiri, dalam hubungan kerjasama kemitraan inti plasma perkebunan agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat, serta dapat berjalan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerjasama kemitraan inti plasma yang memanfaatkan dana KKPA tersebut seharusnya dilaksanakan, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja sama, serta implikasi yuridis dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka. Pada pelaksanaan kerjasama kemitraan inti plasma kelapa sawit pola KKPA ditemukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan kerjasama, serta tidak adanya pengaturan mengenai sanksi yang jelas dan tegas bagi para pihak yang melanggar. keadaan tersebut mengakibatkan tidak dapat dilunasinya utang kredit KKPA kepada Bank, sehingga tanah milik para petani anggota yang menjadi jaminan kredit KKPA terancam dieksekusi oleh bank. Penyimpangan yang terjadi juga menyebabkan perjanjian kerjasama kemitraan tersebut dapat dibatalkan oleh hakim dan berpotensi menimbulkan gugatan dari masyarakat kepada pemerintah atas kerugian yang dialaminya. Kata kunci : inti plasma, KKPA

Kredit Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA) is one of the government's efforts to enhance the role and function of KUD, as an independent economic institution of a village, in a inti plasma partnership of plantations in order to a more powerful growth and development, and can be run parallel to the economic entities. This study aims to determine how the inti plasma partnership that utilizes the KKPA funds should be implemented, deviations that occur in the implementation of the cooperation, as well as the juridical implications of these deviations. Research conducted with a descriptive analytical type using normative legal research or legal research literature, which is a research by examining the library materials. On the implementation of the palm oil inti plasma partnership with KKPA pattern, there are actions that deviate from the rules. This is due to the lack of transparency in the implementation of cooperation, as well as the lack of regulation of clear and strict sanctions for violators. The resulting situation is the unpaid KKPA credit debt to the Bank, so that the right of ownership of the land of the farmers which is a credit guarantee in the KKPA threatened to be executed by the bank. The plasma core partnership agreement can be canceled by the judge on the demands of the parties or third parties who feel aggrieved, and the public against the government over government actions that being deemed detrimental to the public interest. Keywords : Inti Plasma Partnership, KKPA

Kata Kunci : inti plasma, KKPA; Inti Plasma Partnership