Laporkan Masalah

MENAMBANG EMAS DI TANAH USING: KEKUASAAN DAN MANAJEMEN KONFLIK PADA TAMBANG EMAS TUMPANG PITU DI KABUPATEN BANYUWANGI

ROBBY FIRMAN SYAH, Miftah Adhi Ikhsanto, Mi.OP

2015 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan tentang manajemen konflik sumber daya alam tambang emas Tumpang Pitu di Kabupaten Banyuwangi. Fokus yang dikaji adalah upaya manajemen konflik yang dibentuk Bupati Abdullah Azwar Anas dalam pengelolaan konflik tambang emas Tumpang Pitu di tahun 2011-2013. Permasalahan bagi hasil sumber daya alam tambang emas Tumpang Pitu memerlukan kebijakan dan aturan yang menjadi bagian dari pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu konsep otoritas pada teori konflik Ralf Dahrendorf dan konsep manajemen konflik. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus digunakan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang terjadi dalam pengelolaan konflik pertambangan emas Tumpang Pitu di Kabupaten Banyuwangi. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini didasarkan pada wawancara mendalam sebagai upaya menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan pertambangan Tumpang Pitu muncul sebagai akibat interaksi yang terjadi antar aktor yang bersifat sosial, budaya dan ekonomi. Perubahan yang terjadi meliputi dekomposisi modal (perubahan struktur saham yang menempatkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperoleh saham 10% non-dilusi secara gratis). Dekomposisi tenaga kerja menunjukkan kerjasama yang terbangun antara masyarakat dan korporasi melalui terbukanya akses dan pemberdayaan masyarakat. Munculnya kelas menengah baru dengan naiknya kapasitas ekonomi masyarakat di kawasan pertambangan Tumpang Pitu. Berdasarkan strategi dan kebijakan dalam menangani permasalahan pengelolaan pertambangan emas Tumpang Pitu dapat disimpulkan bahwa Bupati Abdullah Azwar Anas berhasil menempatkan konsensus antar aktor yang terlibat dan bersentuhan langsung dengan pertambangan emas Tumpang Pitu. Bupati Abdullah Azwar Anas membangun otoritas dari konflik kepentingan ke arah pembangungan berbasis keberlanjutan masyarakat dalam pengelolaan tambang emas Tumpang Pitu di Kabupaten Banyuwangi.

This research is directed to understand and to clarify the management conflict at the Tumpang Pitu goldmine in Banyuwangi. The core issue being discussed in this article is the effort from the Mayor Abdullah Azwar Anas at maintaining the conflict at the Tumpang Pitu goldmine in 2011-2013. The issue of profit sharing from the goldmine requires policies which will take part in the development of Banyuwangi. The theory used in this research refers to concept of authority the Ralf Dahrendorf theory of conflict and management conflict. The method of case study is applied while conducting this research. This approach is used as a means to explore problems or phenomenon which takes place at managing the conflict over the Tumpang Pitu goldmine in Banyuwangi. The data acquired in this research is based on detailed interview as an effort to solve the research problems. The result of this research shows that the conflict over the Tumpang Pitu goldmine occured as a result of interaction between social, cultural and economical figures. The turnaround includes decomposition of assets (the change of stock share structure which establish the government of Banyuwangi to earn 10% of the stock without charge). Employees decomposition shows the mutual link between the society and the company throughout the openness from the corporation and the empowerment done to the society. The societies’ experience an increase in their economic life, indicated by the emergence of new middle-class families around the site. Observing the methods and breakthroughs done to manage the problem of Tumpang Pitu goldmine, it can be concluded that the mayor, Abdullah Azwar Anas has successfully put an agreement between public figures from the society and those who directly involved with the goldmine. The mayor has established authorities that directs interest conflict to a sustainability-based development for the societies in managing Tumpang Pitu goldmine.

Kata Kunci : manajemen konflik, tambang emas, bagi hasil, otoritas bupati


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.