Implementasi kebijakan pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat eks Kantor Wilayah Departemen Propinsi menjasi PNS daerah di Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

SWASTI, Kristiana, Dr. Warsito Utomo

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penyerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat kepada Daerah tejadi seiring dengan penyerahan kewenangan dalam rangka desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Di Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat permasalahan di dalam implementasi PNS Pusat menjadi PNS Daerah yaitu keterlambatan dalam penataan jabatan struktural, fungsional dan staf, menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi. Van Horn dan Van Metter (1995) mengemukakan ada 6 faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, sementara itu George C. Edwards I11 (1980) mengemukakan ada 4 faktor, sedangkan J.A.M. Marse mengemukakan ada 4 faktor. Dengan menggunakan ketiga pendapat tersebut, dalam penelitian ini diidentifikasi 3 faktor yang mempengaruhi Iuneja implementasi, yaitu kejelasan tuj uan kebijakan, ketersediaan peraturan pelaksanaan, struktur kelembagaan. Penelitian ini mencoba untuk menjawab faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari implementasi kebijakan telah mencapai had-hasil sebagai berikut : (1) telah diselesaikan seluruh aIih jenis kepegawaian, (2) pengisian jabatan struktural yang sudah mencapai 90% dilakukan secara bertahap dan jarak pengisiannya ada yang sampai 10 bulan sejak pengesahan kelembagaan, (3) dari 525 kebutuhan jabatan fungsional telah diangkat 163, dari 53 jenis jabatan fungsional yang dibutuhkan, baru ada 27 yang ada Keputusan Presiden tentang tunjangan jabatannya, (4) dari 28 instansi yang ada baru 5 instansi yang sudah diberikan Surat Keputusan Gubernur kepada stafnya sesuai dengan nomenklatur jabatan dan kualifikasi. Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi, ketiga faktor di atas sangat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Ketidakjelasan tujuan kebijakan membuat pelaksana hams menginterprestasikan sendiri-sendiri, keterbatasan peraturan pelaksanaan mengharuskan daerah membuat ketentuan yang lebih teknis terlebih dahulu, keterbatasan ketersediaan struktur kelembagaan mengharuskan membuat alat saring terlebih dahulu yang kesemuanya membutuhkan waktu. Agar dapat mencapai tujuannya, maka pada tahap selanjutnya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : (1) tujuan kebijakan perlu dimuat dalam setiap kebijakan, (2) sosialisasi tentang kualifikasi jabatan, (3) evaluasi kelembagaan.

Taking over central governmental employee to local often happen, it is followed by giving authority in decentralization program as ruled in UU number 22 in 1999 about local government. In Special Province of Yogyakarta, it has many problems in implementing central governmental employee to local employee, that is, delay in managing structural job, hctional and staffing, it show that many factors influenced. Van Horn and Van Metter (1995) said that there were 6 factors that influenced performance of policy implementation, meanwhile George C Edwards 111 (1980) stated that there were 4 factors in it, and J.A.M. Marse said that there were 4 factors. In using those three arguments, in this research it was identified 3 factors that influenced performance of implementation, that is clearly aim of policy, availability of performing rules, institutional structure. This research tried to answer what factors influenced policy implementation. By using descriptive method analysis, result of this research showed that seen in policy implementation has reached result as follow : (1) it has been completed all kind of administrative job, (2) filling structural job that reach 90 percents that was conducted gradually and filling interval are 10 months since approval of institution, (3) from 525 need of functional job has been approved 163, from 53 kind of functional job needed, there was only 27 those who in President Order about job benefit, (4) from 28 agencies, there were 5 agencies that were given Letter of Governor Order to their staffs in accordance with nomenclature of job and qualification. It can be seen from some factors influenced, three factors above were fully influenced by performance of policy implementation. Unclearly aim of policy made performers has to interpret by himself, limitation of performing rule made local should make technical rules before, limitation in availability of institution structure should make a filtering tool before in which it take a time. In order to be able to reach the aim, so it soon gradually has to be done step by step as follow : (1) aim of policy must be made each policy, (2) socialization about job qualification, (3) institutional evaluation

Kata Kunci : Kebijakan Kepegawaian,Pengalihan PNS,Propinsi DIY