Foreign Corrupt Practice Act (FCPA), Disgorgement of Profits dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 dalam Investasi di Sektor Industri Pertambangan, Minyak dan Gas di Indonesia

WULAN KUSUMASTUTI, Dr. Drs. Paripurna S, S.H., M.Hum., LL.M

2014 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini mengkaji tentang Foreign Corrupt Practice Act (FCPA), Disgorgement of Profits dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 dalam Investasi di Sektor Industri Pertambangan, Minyak dan Gas di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui apakah Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan praktik korupsi asing seperti FCPA. (2) Untuk menganalisa dan mengusulkan apakah diperlukan suatu pengaturan baru yang lebih detail mengenai disgorgement of profits terhadap korporasi di sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan US FCPA sebagai acuan. Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, the 1997 OECD Anti-Bribery Convention. the 2003 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Undang Undang Lingkungan Hidup (UULH) No.32 Tahun 2009, Permen ESDM No. 27 tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi (Permen 27/2008), Undang-Undang No.22 tahun 2001 mengenai MIGAS, the United States Code serta peraturan-peraturan lainnya yang mendukung penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yang ada yakni membandingkan hukum, mempelajarinya dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah hukum positif yang diambil dari bahan-bahan perpustakaan yang ada dalam peraturan perundangundangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan investasi atau penanaman modal di sektor pertambangan, minyak dan gas di Indonesia. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki undangundang praktik korupsi asing karena kaitannya dengan jumlah investasi Indonesia di luar negeri yang belum signifikan dan masif, disebabkan kemampuan teknologi, modal, komponen produksi dan hal-hal lainnya yang mendukung masih berkembang terutama di sektor industri pertambangan, minyak dan gas bumi. Sebagai negara peratifikasi UNCAC, Indonesia seyogyanya perlu menyempurnakan UUPTK dengan mengatur ketentuan mengenai penerapan hukuman disgorgement of profits bagi korporasi.

This study examines the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Disgorgement of Profits and the Law Against Corruption Eradication No. 31 of 1999 jo Law No.20 of 2001 in the Investment of Mining, Oil and Gas Industry Sector in Indonesia. The purpose of this study are : ( 1 ) To identify and analyze whether Indonesia has foreign corrupt practices legislation such as the FCPA. ( 2 ) To analyze and propose whether we need a new, more detailed provisions of the disgorgement of profits for corporations in the system of laws and regulations in Indonesia . This study uses the Law No. 31 of 1999 jo Law No.20 of 2001 on the Eradication of Corruption and US FCPA as the reference. Equipped with Law No. 25 of 2007 on Investment, the 1997 OECD Anti - Bribery Convention . the 2003 United Nations Convention against Corruption ( UNCAC ), Environmental Law ( UULH ) No.32 of 2009, the ESDM No. 27 of 2008 on Supporting Business Activities Oil and Gas (PerMen No. 27/2008), Law No.22 of 2001 concerning Oil and Gas, the United States Code and other regulations that support this research . The research method used is descriptive analysis with legal research using secondary data to compare the law, learn and study the principles of positive law rules, especially the materials that was taken from library which is legislation and the provisions of law associated with corruption and in connection with the investment in mining, oil and gas in Indonesia . The research showed that Indonesia does not have a statute of foreign corrupt practices as related to the number of Indonesian investment abroad are not significant and massive , due regard to the ability of technology , capital , production components and other things that support the investment is still in developing phase, especially in the industry of mining, oil and gas. As a state party to UNCAC, Indonesia should need to enhance the UUPTK in the application of the provisions regarding the disgorgement of profits.

Kata Kunci : FCPA, Disgorgement of Profits, Tindak Pidana Korupsi, Investasi, Sektor Industri Pertambangan, Minyak dan Gas.