MULTI LEVEL GOVERNMENT COLLABORATION IN INDONESIA CASE STUDY OF BORDER MANAGEMENT AGENCY IN WEST KALIMANTAN

AYU PRISSA KARTIKA, Ir. Agam Marsoyo, M.Sc., Ph.D.

2015 | Tesis | S2 Perencanaan Kota dan Daerah

Wilayah perbatasan memiliki permasalahan yang kompleks karena merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam bidang kedaulatan negara, pertahanan dan keamaanan, dan hubungan dengan negara asing, sementara itu pemerintah lokal juga memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah perbatasan dalam rangka otonomi daerah. Penelitian ini membahas manajemen di wilayah perbatasan oleh pemerintah tingkat nasional, provinsi Kalimantan Barat, dan kabupaten untuk menemukan perspektif yang lebih luas tentang hubungan kolaborasi pembangunan berbagai tingkat dalam pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus berdasarkan aktivitas yang menjelaskan hasil secara naratif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan menyeluruh pada setiap bukti dengan analisa melalui penjelasan hubungan antara tiga level pemerintahan dan bagaimana mereka berperan sebagai yang memiliki wewenang pada manajemen perbatasan. Alasan menggunakan metode ini dalam penelitian adalah keterbatasan waktu dan kesempatan untuk turut serta dalam proses manajemen. Dengan menggunakan metode studi kasus, sumber data, dokumen, dan wawancara dapat dihubungkan satu sama lain. Temuan dari penelitian ini bahwa Badan Nasional Pembangunan Perbatasan sebagai level tertinggi dalam manajemen perbatasan masih memiliki banyak kendala dalam badan itu sendiri. Badan Nasional Pembangunan Perbatasan yang diharapkan sebagai badan dengan banyak kewenangan, tetapi dalam pelaksanaan hanya memiliki peran sebagai badan koordinasi. Hal ini mempengaruhi manajemen pada level di bawahnya karena harus menunggu respon yang lambat dan ragu-ragu dari level di pemerintah pusat. Masalah ini terutama ditemukan di Kalimantan Barat sebagai pilot project dari manajemen wilayah perbatasan di Indonesia lima tahun sebelum Badan Nasional Pembangunan Perbatasan diresmikan.

Border area problems are very complex because they are under the authority of the central government in terms of state sovereignty, defense and security, as well as foreign relations, but it is the local governments that have the authority to manage the border area in the framework of regional autonomy. This study examines the management of the border area by the national, West Kalimantan province and regency level authorities to conduct a broader perspective about the effectiveness of multi-level government collaboration in border management at West Kalimantan. This research is using case study method through explanatory activities and the results are presented in the form of descriptive narrative. The research using every evidence as a holistic approach and the analysis is carried out by describing the relationships among three levels of the agency and how they operate in the domain of border management. The reason of using this method in this research because the researcher has limited time and chances to involve with the process of management, by using case study is the ability of this method to connected with all of sources, document, and interview. The results of our study show that the National Border Management Agency as the highest level of border management agency still have many obstacles in its institution itself. The National Border Management Agency was expected to be an agency with multi-authority, but in fact it only has a role as a coordination agency. This affects the management at the levels below, because they must wait for the slow and doubtful response from the central level. This is a problem especially in case of West Kalimantan, which had a pilot project of border management in Indonesia five years before the National Border Management Agency was established.

Kata Kunci : -