ANALISIS YURIDIS PENENTUAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

AGUS SUHARJANA, SH, Hariyanto, S.H., M.Kn.

2014 | Tesis | S2 Hukum

Agus Suharjana ¹, Hariyanto ² Penelitian terhadap putusan perkara-perkara KPPU mengenai Posisi Dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 yang menjadi bahan kajian penelitian ini, dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya penerapan definisi pasar bersangkutan dan perhitungan penguasaan pangsa pasar yang telah digunakan oleh KPPU guna menentukan telah terjadinya posisi dominan dan penyalahgunaan posisi dominan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas, kaidah-kaidah dan berbagai pengertian hukum yang berkaitan dengan Penentuan Posisi Dominan dan Penyalahgunaan Posisi Dominan dengan menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, serta menggunakan metode pendekatan kasus (case approach). Untuk menentukan ada tidaknya penyalahgunaan posisi dominan harus terlebih dahulu menentukan posisi dominan. Penentuan posisi dominan didasarkan pada cakupan pasar bersangkutan dan perhitungan penguasaan pangsa pasar. Dalam prakteknya terjadi perbedaan dalam menentukan cakupan pasar bersangkutan, sehingga akan berpengaruh terhadap perhitungan penguasaan pangsa pasar apakah pelaku usaha dapat dinyatakan memiliki posisi dominan dalam pasar bersangkutan.Selanjutnya, untuk menentukan telah terjadi penyalahgunaan posisi dominan didasarkan pada ada tidaknya syarat-syarat perdagangan yang bertujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing dari segi harga maupun kualitas. Putusan KPPU dalam perkara akuisisi PT. Alfa Retailindo, Tbk oleh PT. Carrefour Indonesia dan dalam perkara PT.Pfizer Indonesia yang memproduksi dan menjual obat merk Norvask merupakan salah satu putusan KPPU yang telah dibatalkan di tingkat upaya hukum keberatan dan kasasi, karena adanya perbedaan dalam menentukan cakupan pasar bersangkutan dan perhitungan penguasaan pangsa pasar. Kata kunci: Penyalahgunaan Posisi Dominan, UU No.5 Tahun 1999 1. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Agus Suharjana ¹, Hariyanto ² Research for the Commission's decision on cases of Dominant Position under Article 25 of Act No. 5 of 1999, which became the subject of this study, to know how to actually applying the relevant market definition and market share calculation used by the Commission to determining the occurrence of a dominant position and the abuse of dominant position. This research character is a normative juridical includes a study of the principles, rules and other laws relating to the definition of Dominant Position Determination and Abuse of Dominant Position by using secondary data sources or data obtained through library materials, as well as using the case method approach (case approach). To determine whether there is any abuse of a dominant position must first determine the dominant position. Determination of dominant position based on the scope of the relevant market and market share calculations. In practice there is a difference in determining the scope of the relevant market, so it will affect the calculation of market share can be stated whether businesses have a dominant position in such market. Furthermore, to determine the dominant position abuse has occurred based on the presence or absence of the terms of trade that aims to prevent or deter consumers acquire goods and or services that are competitive in terms of price and quality. Commission's Decision in the case of the acquisition of Alfa Retailindo, Ltd by Carrefour Indonesia, Ltd and in the case Pfizer, Ltd Indonesia that manufacture and sell drugs a brand named Norvask is one of the Commission's decision which has been canceled at the legal remedy of appeal and cassation, because of differences in determining the scope of the relevant market and market share calculations. Keywords: Abuse of Dominant Position, Act No.5 of 1999 1. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Kata Kunci : Penyalahgunaan Posisi Dominan, UU No.5 Tahun 1999