Laporkan Masalah

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGUSAHAAN JALAN TOL (PPJT) SEBAGAI SUATU KERJASAMA PEMERTNTAH DAN SWASTA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (STUDI KASUS TERHADAP PERJANJIAN PENGUSAHAAN JALAN TOL RUAS KANCI.PEJAGAN)

YELYS ARI KURNIA WARDANI, SH, Dr. Paripurna Sugarda, SH., M.Hum., LL.M.

2015 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan menganalisis perjanjian pengusahaan jalan tol sebagai salah satu bentuk kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur ditinjau dari penerapan prinsip Transparansi sebagai salah satu prinsip Good Corporate Governance, penerapan asas proporsionalitas sebagai salah satu asas dalam hukum perjanjian dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan perjanjian tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan suatu kebenaran hukum seperti apa adanya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dimana pengumpulan data dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah dan bahan referensi lainnya yang mendukung analisis permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Kanci – Pejagan merupakan perjanjian antara Pemerintah dengan PT Semesta Marga Raya dengan masa konsesi selama 35 (tigapuluh lima) tahun terhitung sejak 29 Mei 2006. Berdasarkan PPJT tersebut dapat diketahui bahwa penerapan prinsip Transparansi telah dilakukan dengan adanya kewajiban bagi kedua pihak untuk menyampaikan laporan kepada satu sama lain sesuai ketentuan dalam PPJT. Selain itu PPJT dimaksud telah mengimplementasikan asas proporsionalitas yang terlihat dari pembagian hak dan kewajiban antara para pihak dan kesesuaiannya dengan Peraturan Presiden Tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (PerPres Nomor 67 Tahun 2005 dan perubahannya). Mengenai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan PPJT dimaksud dilakukan oleh BPJT sebagai wakil dari Pemerintah.

The research aims to analyse the agreement on the toll road as one form of public and private partnership in infrastructure reviewed from the implementation of the Transparency as one of the Principles of Good Corporate Governance, the implementation of proportional principle as one of principles in contract law and supervision function on the execution of such agreement. The research is a descriptive one aims to describe the truth of facts as it is. Collecting data method used is library study whereas the collecting data be done through regulations, books and any other references supporting the object of the research. The results show that Agreement of Toll Road Segment Kanci – Pejagan is an agreement between the Government and PT Semesta Marga Raya with 35 years concession right commencing on 29 May 2006. According such agreement known that principle of Transparency applied with obligation of both parties to provide reports to each other as stipulated in the agreement. Moreover, such agreement has already applied the proportional principle based on distribution of rights and obligations and the conformity to the Presidential Regulations on the Public and Private Partnership in Infrastructure (Perpres No. 67 Year 2005 and the amendments). Regarding the supervision function on the execution of the agreement is done by the Regulatory Body on the Toll Road (BPJT) representing the government.

Kata Kunci : Perjanjian


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.