KEWENANGAN BPK DALAM PEMERIKSAAAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DITINJAU DARI UU NO.17 TAHUN 2OO3 TENTANG KEUANGAN NEGARA, UU NO.15 TAHUN 2OO4 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA DAN UU NO.4O TAHUN 2OO7 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NAJMATUZZAHRAH, SE, Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S.

2015 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara mengatur keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan, Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur kewenangan BPK selaku eksternal auditor pemerintah dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, sertaUndang-undang No.40 Tahun 2007 dan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatur kewenangan BPK melaksanakan pemeriksaan terhadap BUMN Persero. Konsep perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannnya terpisah dari para pemegang saham, merupakan sifat yang dianggap penting bagi status korporasi sebagai suatu badan hukum yang membedakannyadengan bentukbentuk perusahaan yang lain. Sifat terbatasnya tangung jawab secara singkat merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya. Hal ini berdampak terhadap batasan lingkup keuangan negara pada frasa ‘kekayaan negara yang dipisahkan’ melalui pernyataan modal pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada BUMN Persero dan kewenangan BPK selaku lembaga yang bebas dan mandiri dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan titik berat penlitian pada sumber data sekunder berupa bahan pustaka. Kegiatan anaslisi data dilakukan secara bertahap, dimulaui dengan penyajian bahan hukum primer sesuai permasalahan yang dibahas secara hipotesis yang dirumuskan. Selanjutnya dilakukan interpretasi dengan metode kontekstual dan hasil pembahasannya akan dibandingkan dengan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, kekayaan negara yang dipisahkan bukanlah kekayaan negara karena pengelolaan dan tanggung jawab terhadap penyertaan modal pemerintah telah beralih dari negara ke Persero yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan tersebut. Oleh karena itu, pemeriksaan keuangan di Persero tersebut dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan yang diatur UU PT. Dalam hal adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham, maka pemegang saham dapat mengajukan gugatan kepada Persero melalui Pengadilan Negeri yang berada di tempat kedudukan Perseroan tersebut.

This study aims to determine Law No.17 of 2013 on the country’s financial state, set thefinances of the country’s wealth and separated. Law No 15 of 2004 about the examination of the management and financial responsibilities of state governing the authority of BPK as an external auditor of the government in conducting examination of state finance. Also Law No.40 of 2007and Law No. 19 of 2003 about State-Owned Company (BUMN) setting the authority of BPK in implementing the examination BUMN Persero. The concept of the company as legal company which wealth separated from share holders is a considered importantly for differentiate a status corporation of legal company from others. With the limited responsibility can state from the principal having no responsibility personally on the liabilities of the company as legal company which wealth is separated from the share holder. This impacts on limit of the scope of state finance of the phrase of the wealth of the country which is separated through the statement of government capital from state budget (APBN) to BUMN Persero and the authority of BPK as independent institution in implementing the management and responsibilities of state finance. The method used in this study is normative juridical method focusing on the research on secondary data sources in the form of library materials started by presenting primary legal material gradually in accordance to issues discussed the hyphotesis has also been formulated. Then interpretation is defined contextually and the result of the discussion will be compared with secondary legal material. Based on the research, the wealth of the country which is separated is not the wealth of the state because of the management and responsibility for the inclusion of the government capital. It has been changed from state to enterprise/Persero which manages the wealth of the country separated. Therefore, the examination of the finance can be performed by The Public Accountant Office based on law firm regulation. In case, there is the existence of a tort which affects share holders, they can confile a lawsuit through the court in the domicile of the company.

Kata Kunci : Kewenangan BPK; pemeriksaan BUMN; kekayaan negara yang dipisahkan