KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (STUDI KASUS PEMBUBARAN PERINGATAN ASYURA DI JAKARTA 14 NOVEMBER 2013)

RAMA ADITYA FIRDAUS, Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum

2014 | Skripsi | ILMU HUKUM

Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan merupakan hak fundamental dalam hak asasi manusia bagi seseorang yang telah dijamin perlindungannya oleh hukum hak asasi manusia internasional dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan (2). Meskipun hak kebebasan beragama dan berkepercayaan ini termasuk ke dalam non-derogable rights atau hak yang tidak dapat dibatasi, konstitusi memperkenankan negara untuk dapat membatasinya sesuai Pasal 28J ayat (2) dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, konstitusi dan undang-undang juga mengatur bagaimana negara harus memperlakukan hak asasi manusia warga negara, khususnya hak meyakini kepercayaan dan memeluk agamanya masing-masing serta menjalankan ajaran agamanya. Kemudian negara juga memiliki tanggung jawab memberikan rasa keadilan dan perlindungan kepada rakyatnya agar tidak terjadi konflik horizontal yang berujung kepada pelanggaran hak asasi manusia terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan itu, dengan penindakan tegas terhadap setiap individu yang telah melakukan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan itu sendiri.

Freedom of religion and belief is a fundamental right of the human rights of a person who has guaranteed its protection by international law of human rights and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as contained in Article 28E paragraph ( 1 ) and ( 2 ), and Article 29, paragraph ( 1 ) and ( 2 ). Although the right of freedom of religion and belief is included into non-derogable rights, the constitution allows the state to be able to restrict it in accordance with Article 28J paragraph (2) with the provisions set out in the law. In addition, the constitution and laws also regulate how the state should treat human rights of citizens, especially the right to believe in belief and religion respectively and practice his faith. Then the state also has responsibility to provides a sense of justice and protection to the people in order to prevent horizontal conflicts that led to human rights violations against the freedom of religion and belief, with enforcement firmly against every individual who has committed a violation of freedom of religion and belief itself. Keywords: religion, belief, human rights, justice, law, constitution, non-derogable rights, the laws, the conflict, the individual.

Kata Kunci : agama, kepercayaan, hak asasi manusia, keadilan, hukum, konstitusi, non-derogable rights, undang-undang, konflik horizontal, individu. Keywords English: religion, belief, human rights, justice, law, constitution, non-derogable rights, the laws, the confl