KLAUSULA BAKU PADA LAYANAN POS EXPRESS DITINJAU DARI KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Henry Wansaga, SH, Dr. Sutanto, S.H., M.S.

2014 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian tentang Klausula Baku Pada Layanan Pos Express bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Klausula Baku Pada Layanan Pos Express dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Hukum Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atas Konsumen Pos Express. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Penelitian lapangan yang ada bertujuan untuk mendapatkan data primer sebagai pendukung data sekunder. Data-data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dan ditulis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penggunaan Klausula baku dalam layanan Pos Express secara normatif sudah memenuhi asas konsensualisme dan syarat sahnya perjanjian, serta sudah memenuhi asas Pacta Sunt Servanda. Yang harus menjadi perhatian adalah kesesuaian dengan Asas Kebebasan Berkontrak dan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (2) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sudah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen layanan Pos Express. Perlindungan yang dimaksud meliputi pembatasan isi mapupun bentuk dan format klausula baku yang diperbolehkan, pengawasan yang dilakukan BPSK terhadap pelaku usaha

The study on Standard Clause in Pos Express Service aims to discover the conformity of the Standard Clause in Pos Express service with Consumer Protection Law and the legal protection of Article 18 Consumer Protection Law to consumers of Pos Express. This study was a judicial normative study. The data used in this study was secondary and primary data. Field study was aimed to obtain primary data to support secondary data. Data collected was analyzed qualitatively and written using descriptive method. Study result showed that (1) The use of Standard Clause in Pos Express service has normatively met Pacta Sunt Servanda principle. What should be noted is the conformity with the Principle of Freedom of Contract and with Consumer Protection Law (2) Article 18 of Law No. 8 of year 1999 on consumer protection has given legal protection to consumers of Pos Express service. The protection includes limiting the content as well as form and format of standard clause allowed, monitoring by BPSK on entrepreneurs, and civil as well as criminal sanctions if entrepreneurs violate existing regulations

Kata Kunci : klausula baku, layanan Pos Express, KUH Perdata, hukum perlindungan konsumen.