PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) TERHADAP PEKERJA DI BIRO UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN (BUPK) UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

FADHIL, Pitaya, S.H., M.Hum.

2014 | Skripsi | ILMU HUKUM

Perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan industrial antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja. Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak pemberi kerja yang memakai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk menekan biaya pekerja demi mengurangi komponen gaji bagi pekerja. Hanya saja dalam prakteknya banyak penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga merugikan dan menghilangkan perlindungan terhadap pekerja/buruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dilakukan terhadap pekerja yang bekerja di bagian Biro Umum Perencanaan dan Keuangan (BUPK) Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh ,melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, dasar hukum yang dipergunakan untuk merekrut dan memmpekerjakan pekerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah peraturan Rektor No. 03 Tahun 2012 yang mengatur mengenai sistem perekrutan pekerja dengan sistem kontrak. Dan dalam pelaksanaan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) terdapat beberapa penyimpangan seperti tidak adanya jaminan kesehatan, uang pesangon, dan pekerjaan yang dilakukan seharusnya diikat dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWTT). Dalam pelaksanaanya jaminan kesehatan harus diperhatikan dan diberikan bagi pekerja di Biro umum Perencanaan dan keuangan (BUPK) serta peraturan rektor tersebut dibuat lebih memperhatikan kedua belah pihak, baik itu pemberi kerja ataupu pekerja itu sendiri. Kata Kunci : Pelaksanaan Perjanjian - PKWT

The employment agreement is the beginning of the birth of the industrial relations between employers or employers with workers. In recent years, many employers who use Specific Time Work Agreement (PKWT) to reduce labor costs in order to reduce the salary component for employees. It's just that in practice many application systems Specific Time Work Agreement (PKWT) that is not in accordance with the provisions of Law No. 13 Year 2003 concerning Manpower, to the detriment and eliminate the protection of workers / laborers. This study aims to find out about the implementation of the employment agreement specified time (PKWT) committed against workers who worked at the General Bureau of Planning and Finance (BUPK) Yogyakarta State University. This study is a descriptive analysis with empirical juridical approach, whereas the data obtained through library research and field research. Furthermore, the data were analyzed qualitatively. From the results of this study concluded, the legal basis used for recruiting and working with the system employment agreement specified time (PKWT) is Rector No. regulation. 03 of 2012 which regulates the system of recruitment of workers with a contract system. And in the implementation of systems specified time employment agreement (PKWT) there are some irregularities such as lack of health insurance, severance pay, and the work being done should be tied to a specific time employment agreement system (PKWTT). In the implementation of health insurance should be considered and provided for workers in the Bureau of Planning and public finance (BUPK) and the regulations made rector pay more attention to both parties, both employers workers themselves. Key Note : Implementation Agreement - PKWT

Kata Kunci : Pelaksanaan Perjanjian - PKWT