Laporkan Masalah

KOMPARASI IDEOLOGI HIZBUT TAHRIR INDONESIA DAN IDEOLOGI PANCASILA (RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS MASYARAKAT MULTIKULTURAL)

MUKHLIS, Lailiy Muthmainnah, S.Fil, M.A,

2014 | Skripsi | ILMU FILSAFAT

Reformasi di Indonesia pada 1998 membawa perubahan besar. Undangundang keormasan yang mewajibkan setiap ormas harus berideologi Pancasila dicabut. Dampak dari kondisi tersebut adalah munculnya berbagai macam organisasi massa atau politik dengan berbagai ideologi. Salah satu gerakan yang muncul adalah Hizbut Tahrir yang berideologi Islam. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyudin An-Nabhani dengan cita-cita untuk menegakkan kembali khilafah dengan ideologi Islam dan menghapus semua ideologi yang tidak berasal dari Islam.Dalam konteks Indonesia hal tersebut dapat menyebabkan benturan ideologi antara Pancasila dengan ideologi Hizbut Tahrir yang dapat menyebabkan persoalan. Berdasarkan hal itu, maka dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu mengkomparasikan ideologi dari Hizbut Tarir dengan ideologi Pancasila, dan mencari relevansi komparasi ideologi dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pengambilan data melalui berbagai sumber tertulis seperti: majalah-majalah dan buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Unsur metodis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi, kesinambungan historis, idealisasi, interpretasi, komparasi dan analisis kritis. Hasil penelitian ini adalah, pertama, Hizbut Tahrir memiliki ideologi Islam dengan tujuan mewujudkan kembali kebesaran Islam melaluisistem khilafah. Kedua, ideologi Pancasila dibuat sebagai konsensus persatuan seluruh bangsa Indonesia yang merasakan perasaan senasib dengan cita-cita bersama untuk hidup dalam sebuah negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ketiga,negara Indonesia yang multikultural membutuhkan ideologi yang mampu menampung seluruh aspirasi berbagai golongan di Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai ideologi terbuka lebih relevan diterapkan di Indonesia jika dibandingkan dengan ideologi dari Hizbut Tahrir yang eksklusif.

The reformation in indonesia in 1998 brought great changes. The laws of mass organization which had insisted each mass organizations to agree with Pancasila was revoked. The consequence of such condition is the emergence of many mass or politic organizations with various ideologies. One of the movements emerging is Hizbut Tahrir which has Islam as the ideology. Hizbut Tahrir was founded by Taqiyudin An-Nabhani with an ideal to uphold khilafah with Islam ideologyand eliminate all of ideologies which are not based on Islam. In context of Indonesia, that matter can cause the clash of ideology between Pancasila and the ideology of Hizbut Tahrir which is able to lead to problems. Therefore, it is determined the objectives of this study, which areto compare the ideolody of Hizbut Tahrir to Pancasila ideology and to seek the relevance of the ideology comparation in context of Indonesian people which are multicultural. This study is a literature research by taking the data from various written sources like: magazines and books related to the object studied. Methodological elements used in this study are description, historical continuity, idealization, interpretaion, comparation, and critical analysis. The result of this research are, the first, Hizbut Tahrir has Islam ideology with aim to rebuild the islamic glory through the system of khilafah. The second, Pancasila ideology was made as a consensus for the unity of all indonesian people who have a sense of kinship with the collective ideals to live in a unified,sovereign, fair, and prosperous country. The third, Indonesia which is multi-cultural needs an ideology which is able to accommodate the whole aspirations coming from various groups of people in the country. Thus, Pancasila as an inclusive ideologyis more appropriate to be applied in Indonesia if it is compared to the exclusive Hizbut Tahrirideology.

Kata Kunci : ideologi, Pancasila, Hizbut Tahrir, multikultural.


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.