Laporkan Masalah

PERAN ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 16/6/2013/PTUN.YK)

HERMADI PRANANTO, Supriyadi, SH., M.Hum.

2014 | Tugas Akhir | D3 HUKUM (PARA LEGAL)

Penulis memilih tema deskripsi ini karena ingin mengetahui serta memahami lebih jauh mengenai penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dalam tataran praksis. Selain itu penulis ingin membandingkan ilmu yang telah penulis dapat selama perkuliahan dengan keadaan di lapangan. Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Diploma 3 Hukum Sekolah Vokasi UGM yang mana merupakan syarat kelulusan sebelum mahasiswa melakukan wisuda. Selain itu PKL ini dilaksanakan sebagai pelatihan dan pendalaman ilmu bagi para mahasiswa Diploma 3 Hukum dalam melihat serta menerapkan ilmu yang telah ia dapatkan ke keadaan di lapangan yang sebenarnya. Sehingga dengan dilakukannya PKL ini mahasiswa nantinya tidak akan buta atau kurang mengetahui kasus-kasus hukum yang terjadi di lapangan dan siap bersaing di lapangan kerja. Oleh karena itu, dilaksanakannya PKL ini amat berguna bagi mahasiswa, baik dari segi pengetahuan maupun mentalitas. Refleksi pada tempat PKL yang Penulis pilih merupakan sebuah kantor advokat. Penulis memilih tema kasus Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena sejauh ini kasus PTUN amat jarang terlihat oleh publik. Yang terlihat oleh masyarakat saat ini sebagaian besar adalah pada ranah Pidana, seperti Tindak Pidana Korupsi, Narkoba, Pembunuhan maupun kasus-kasus pada ranah Perdata. Oleh sebab itu, penulis ingin mengangkat kasus PTUN ini sebagai refleksi dalam Tugas Akhir ini. Sengketa PTUN tentunya tak lepas dari peran seorang advokat. Seorang advokat mempunyai kewenangan untuk mendampingi klien di lingkungan peradilan manapun, termasuk PTUN. Sengketa PTUN yang diangkat oleh penulis adalah sengketa yang terjadi antara seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM dengan Keputusan Rektor UGM. Keputusan Rektor inilah yang menjadi objek sengketa. Mahasiswa tersebut harus dikeluarkan dari universitas karena telah diketahui mengonsumsi Narkoba dengan jenis Morfin. Atas segala upaya yang dilakukan mahasiswa tersebut di Pengadilan TUN DIY, hakim dengan tegas memutus bahwa Keputusan Rektor yang telah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku dengan berbagai alasan. Oleh sebab itu Mahasiswa yang bersangkutan secara resmi dikeluarkan dari Universitas Gadjah Mada.

The author chose the theme of this description because they want to know and understand more about the National Administrative dispute resolution in praxis level . The authors would like to compare the knowledge that the author could for lectures with field conditions . Fieldwork Practice is implemented as a condition of approval on 3rd Diploma in Legal Studies Program Vocational School Gadjah Mada University, which is a condition of approval before a student doing graduation. Fieldwork Practice is implemented as training and deepening the knowledge of the students 3 Law Diploma in view and apply knowledge that they get to the actual situation in the field. Until this with Fieldwork Practice does not eventually be blind students or less know the law cases that occurred in the field and ready to compete in the job. Therefore, implements Fieldwork Practice is useful for students, both in terms of knowledge or mentality. Reflections on a Writers select street vendors who is a lawyer 's office. The author chose the theme of National Administrative justice cases as far as this case is very rare Administrative Law shown publicly. The visible society is currently of the Criminal domain, such as Action Crime Corruption, Drugs, Murder or domain cases in Civil Court. Therefore, the authors wish to raise this as a reflection Administrative Law case in this End Task. Administrative Law dispute certainly not to the role of an advocate. A lawyer has the authority to engage clients in any sphere of justice, including Administrative Law. Administrative Law dispute raised by the authors is the conflict that occurs between a student of Faculty of Medicine Gadjah Mada University by Gadjah Mada University Rector results. Results Rector was what the object of dispute. Students must be removed from the university because it has been known to consume Drugs Morphine type. For all the best for the student performed in Administrative Law Court of Yogyakarta, judges decided that the decision of the Rector firm that has been issued shall remain in place due to various reasons. As a concerned student who is officially removed from the Gadjah Mada University.

Kata Kunci : Advokat, PTUN, KTUN Rektor


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.