ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFAATAN CAGAR ALAM PULAU SEMPU, KABUPATEN MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR

ANDITA AULIA PRATAMA, Dr. Ahmad Maryudi, S.Hut., M.For.

2014 | Skripsi | MANAJEMEN HUTAN

Kawasan konservasi mempunyai peran yang sangat besar terhadap perlindungan keanekaragaman hayati. Penetapan kawasan konservasi ini di Indonesia merujuk pada Undang-Undang No.5 Tahun 1990 dimana merupakan upaya konservasi sumber daya alam hayati. Cagar alam menurut undang-undang tersebut merupakan kawasan konservasi yang mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Berdasarkan definisi tersebut pemanfaatan dalam kawasan ini sangat terbatas dan tidak diperbolehkan adanya campur tangan manusia di dalamnya. Namun, belakangan terjadi aktivitas wisata yang masif yang dapat menimbulkan kerusakan cagar alam dan kegagalan konservasi sumber daya alam hayati di Cagar Alam Pulau Sempu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pengukuhan Pulau Sempu, mengetahui dinamika pemanfaatan dan mengevaluasi tingkat divergensi kegiatan pemanfaatan tersebut terhadap kebijakan penetapan Cagar Alam Pulau Sempu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pencatatan data sekunder dan pengumpulan data primer berupa observasi lapangan, kuesioner dan wawancara Analisis data dilakukan dengan pendekatan kebijakan secara historis dan analisis substansi, data kemudian diolah dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan karakteristiknya pengukuhan Pulau Sempu sebagai cagar alam sudah sesuai dengan kebijakan pengukuhannya. Dinamika Pulau sempu yang menonjol berupa aktivitas wisata mulai marak di awal tahun 2000-an. Merujuk analisis substansi kebijakan yang terkait pemanfaatan cagar alam, kegiatan ini dinilai kurang sesuai terhadap status Pulau Sempu sebagai Cagar Alam. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan dan status pengukuhannya sebagai cagar alam.

Conservation areas have a vital role for biodiversity protection. In Indonesia, the gazettement of conservation areas refers to Law of the Republic of Indonesia No. 5/1990. Strict Nature Reserve according to this law is defined as a nature reserve area due to its nature conditions that have uniqueness of plants, animals, ecosystems or specific ecosystem that needed to be protected for the natural growth. According this definition, utilization and interference to these areas are strictly limited. However, tourism activities have steadily occurred in Sempu Island. This phenomenon may damage the strict nature reserve area and could inflict to nature resource and ecosystem conservation failures. This research aimed to: describe the gazettement policy of Sempu Island, describe the utilization and evaluate divergence levels of utilization activity of Sempu Island Strict Nature Reserve for the regulations. This research is qualitative research. In order to describe utilization dynamics, data and information were obtained through field observation, questionnaires, and interviews. Data analysis was done through historical approach and substance analysis which are processed through descriptive qualitative method. According to its characteristics, Sempu Island gazettement is in accordance to its gazettement policy. Dominant utilization in Sempu Island indicated to be recreational services in the form of tourism activities which have occurred in the early of year 2000s. Referring to policy substance analysis on strict nature reserve utilization, this activity is considered to be less appropriate to Sempu Island status as strict nature reserve. Therefore, it is necessary to review the utilization activity and gazettement status of Sempu Island Strict Nature Reserve.

Kata Kunci : kebijakan, pemanfaatan, kawasan konservasi, cagar alam