KEGAGALAN IMPLEMENTASI ORGANIZED CRIME COUNTERMEASURES LAW (BOTAIHO) DI JEPANG: STUDI KASUS PEMBERANTASAN AKTIVITAS ILEGAL ORGANISASI YAKUZA PERIODE 1992-2011

REYNALDO KRISSANCHA AZARYA, Drs. Usmar Salim, MIS.

2014 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Dalam dunia kejahatan internasional, Yakuza merupakan salah satu aktor utama yang memiliki pengaruh yang luas, mulai dari Jepang, Asia Tenggara, Eropa, hingga Amerika Serikat. Sebagai respon atas keberadaan Yakuza, Pemerintah Jepang pada tahun 1991 menyalurkan kebijakan Anti-Organized Countermeasures Law (Boryokudan Taisakuho) atau dikenal juga sebagai Botaiho. Selama tahun 1992 hingga 2011, kebijakan Anti-Organized Crime Countermeasures Law (Botaiho) ini telah digunakan untuk membatasi ruang gerak Yakuza, terutama dalam menjalankan bisnis ilegalnya di sistem ekonomi dan politik Jepang. Namun, selama dua puluh tahun masa implementasinya tersebut, Botaiho belum mampu memberantas aktivitas ilegal Yakuza secara signifikan dari sistem ekonomi dan politik Jepang. Setelah Botaiho diberlakukan, jumlah anggota Yakuza tidak mengalami penurunan yang signifikan dan justru meningkatkan dominasi tiga kelompok terbesar Yakuza:Yamaguchi-gumi, Inagawa-kai, dan Sumiyoshi-kai dalam hal aktivitas ilegal Yakuza di Jepang. Selama 1992-2011, dominasi Yakuza dalam aktivitas Violent Demand yang menjadi tujuan utama peraturan Botaiho justru semakin meningkat. Sanksi administratif yang diangkat oleh Botaiho rupanya belum berhasil memberantas konflik kekerasan yang terjadi diantara kelompokkelompok Yakuza di Jepang. Selain itu, aktivitas perdagangan narkoba yang dilakukan oleh Yakuza tetap berlangsung dengan tingkat tinggi. Enterprise Theory (Abadinsky, 2007), Konsep State-Mafia Symbiosis (Strange, 1996), serta Model Japanese Iron Triangle (Johnson,1993) akan digunakan untuk menjelaskan penyebab kegagalan kebijakan ini. Peran Yakuza dalam model Japanese Iron Triangle memungkinkan adanya hubungan State- Mafia Symbiosis sehingga pemberantasan secara sepenuhnya akan sulit tercapai. Dengan adanya pengaruh tersebut, implementasi kebijakan Pemerintah Jepang melalui Botaiho menjadi kurang sesuai untuk memberantas keberadaan Yakuza. Kebijakan ini tidak mampu mengendalikan pasar Illicit Demand, yang menurut Enterprise Theory merupakan alasan utama keberadaan Yakuza. Karena tidak mampu mengendalikan pasar tersebut, aktivitas ilegal Yakuza tetap akan berlangsung, terlepas bagaimanapun usaha pemerintah dalam menekan dan membatasi bisnis Yakuza.

In the world of international crimes, Yakuza is one of main actors that has a wide influence, spreading from Japan, Southeast Asia, Europe, into United States. In respond of Yakuza’s existence, Japanese Government in 1991 has conducted an Anti-Organized Crime Countermeasures Law (Boryokudan Taisakuho), also known as Botaiho. During 1992-2011, Anti-Organized Crime Countermeasures Law policy has been used to limit Yakuza’s movement, especially in organizing their illegal business‟ on Japanese economical and political system. However, during that twenty years of implementation, Botaiho significantly has not been able to exterminate Yakuza‟s illicit activities from Japanese economical and political system. After the enforcement of Botaiho, Yakuza have not shown any significant reduction in terms of number. Moreover, the domination of Yakuza‟s big three group: Yamaguchi-gumi, Inagawa-kai, and Sumiyoshi-kai on illegal activities has also increased. During 1992-2011, Yakuza‟s domination in Violent Demand Acts, which has become the main purpose of this regulation, in contrary has increased. Administrative sanctions that was enforced by Botaiho have not succeed to exterminate violence conflicts that happened between Yakuza groups in Japan. Still, drug commercing activities organized by Yakuza is still running in high rate. Enterprise Theory (Abadinsky, 2007), Concept of State-Mafia Symbiosis (Strange, 1996), and the Model of Japanese Iron Triangle (Johnson,1993) will be used to explain the failure causes of this policy. Yakuza‟s role in the Model of Japanese Iron Triangle has enabled State-Mafia Symbiosis relations, so that entire extermination will be difficult to achieve. With the existence of that influence, the implementation of Japanese Government‟s Policy through Botaiho has become less appropriate to exterminate Yakuza‟s existence. This policy incapable of controlling the market of Illicit Demand, which based on Enterprise Theory is the main reason of Yakuza‟s existence. Because of it‟s incapability to control that market, Yakuza‟s illegal activities will continue to take place, despite any of government‟s effort to surpress and limit Yakuza‟s business.

Kata Kunci : Crime Enterprise, Diffusion of Power, State-Mafia Symbiosis, Yakuza, Botaiho