EKSISTENSI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) DALAM PROSEDUR PERIJINAN USAHA HOTEL DI KABUPATEN SERANG BERDASARKAN SISTEM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

Lalu Farhan Nugraha, S.H., Adrianto Dwi Nugroho, SH.,Adv.,LL.M.

2014 | Tesis | S2 Magister Hukum

penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi penyimpangan dalam proses perizinan usaha hotel dan pemungutan pajak hotel dikabupatn Serang, dimana SPTPD pajak hotel yang disampaikan oleh wajib pajak sering digunakan dasar formal perizinan usaha hotel. Tujuan Penelitian ini adalah : 1) Untuk memperoleh kejelasan tentang implementasi atas legalitas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pada pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Serang dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah; 2) Untuk memperoleh kejelasan tentang konsistensi antara Peraturan Daerah tersebut dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang pajak daerah. Penelitian ini menitik beratkan pada penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan dari berbagai bahan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder rmerupakan data yang diperoleh bukan dari responden secara langsung melainkan dari dokumen, kepustakaan, atau bahan hukum. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa belum terjadi penerapan legalitas mengenai mekanisme penarikan pajak yang mengalami pertentangan dengan aturan hukum yang ada. Dikeluarkannya SPTPD oleh Dispenda bagi hotel-hotel yang belum memiliki izin sebagai bukti pembayaran pajak yang berarti melegalkan keberadaaan hotel yang belum memiliki izin termasuk tindakan sewenang-wenang birokrat dalam mengambil kebijakan dalam hal ini pajak hotel di daerah Kabupaten Serang. Selain itu, hal tersebut juga berarti pemerintah tidak mengikuti tata aturan hukum nasional yang berarti pemerintah daerah tidak mengikuti syarat yuridis dari penarikan pajak serta belum terdapat sinkronisasi antara Undang-Undang dibidang perpajakan daerah dan perizinan usaha.misalnya belum ada ketentuan tentang koordinasi antara Dinas pendapatan daerah dengan Badan Perijinandan Penanaman modal Kabupaten Serang.

This research was motivated by the indications of irregularities in the hotel business licensing and tax collection dikabupatn Attack hotel, where the hotel tax SPTPD submitted by the taxpayer is often used formal basic hotel business licensing. The purpose of this study is: 1) To gain clarity about the legality of the implementation of the Regional Income Tax (SPTPD) Taxes on the ballot in Serang associated with Serang Regency Regulation No. 5 of 2010 on Local Taxes; 2) To obtain clarity about the consistency between regional regulation with legislation in the field of local taxes. This study focuses on the normative legal research by conducting library research . The research literature is a study conducted by collecting materials from various literature materials related to the problem under study to obtain secondary data . Secondary data is data obtained from respondents not directly rather than documents , literature , or legal material . From the results of the study concluded that the implementation has not occurred on the legality of the tax collection mechanism conflicted with existing law . SPTPD issuance by the Revenue for hotels that do not have a license as proof of tax payment which means legalizing the existence of hotels that do not have permits include arbitrary actions of bureaucrats in making tax policy in this regard in Serang area . In addition , it also means that the government did not follow the procedures of national law which means that local governments do not follow the juridical terms of tax collection and yet there is synchronization between the Law in the field of taxation and business licensing areas , for example there are no provisions on the coordination between the Department of local revenue the Licensing Board and Investment Serang .

Kata Kunci : Pajak Daerah, Perijinan Usaha, Eksistensi Peraturan Daerah