Peran Pemerintah Industri dalam Jamu Obat Terstandar terhadap Jamu menjadi Herbal dan Fitofarmaka Upgrading

WORO RISSA WIJAYA, Dr. Nanang Pamuji Mugasejati

2014 | Tesis | S2 Ilmu Politik/Hubungan Internasional

Jamu yang dikenal masyarakat sejak zaman nenek moyang nyatanya mampu bertahan hingga kini. Banyak masyarakat memilih jamu karena menggunakan bahan dasar alam sehingga dinilai lebih aman dengan efek samping yang lebih kecil. Selain itu, jamu didukung oleh melimpahnya bahan baku yang tersedia di dalam negeri. Oleh karena itu, jamu sesungguhnya potensial untuk dikembangkan. Namun seiring perjalanannya, ternyata jamu tidak banyak berkembang. Jamu belum mampu disejajarkan dengan obat kimia karena kurangnya bukti ilmiah. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam mendukung upgrading industri jamu nasional. Penelitian dilakukan dengan mengambil dua studi kasus yakni Tolak Angin dari PT Sido Muncul dan Rheumaneer dari PT Njonja Meneer. Kedua studi kasus tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan teori Global Value Chain (GVC) sehingga dapat dipahami alur produksi serta hubungan aktor-aktor yang terlibat dalam proses upgrading. Selanjutnya, dengan policy rents sebagai salah satu komponen dari GVC akan terlihat bagaimana pemerintah melindungi industri jamu nasional dan menciptakan entry barriers bagi kompetitor asing. Selanjutnya, kedua studi kasus tersebut dianalisa dengan menggunakan governed interdependence untuk melihat sejauh mana kerjasama pemerintah dengan industri jamu dalam melakukan upgrading. Hasil analisa menunjukkan bahwa pemerintah dinilai masih kurang optimal dalam mengembangkan jamu. Belum ada sinergi antara institusi terkait pengembangan jamu. Selain itu, pemerintah belum memberikan proteksi penuh terhadap jamu nasional dari kompetitor asing. Ditambah lagi belum ada kerjasama yang kuat antara pemerintah dan industri untuk mengembangkan jamu sehingga tidak terjalin governed interdependence.

Jamu, known since the ancestors, is been able to be preserved up to present days. Many people choose jamu since it uses nature materials. Thus, jamu has minor side effect. Jamu is also supported by the abundant of raw materials that could be found in domestic. Based on that, jamu is truly potential to develop. But as time goes by, jamu faces many difficulties to develop. Jamu is not equivalent with common medicine because the lack of scientific evidence. Thus, the research was conducted to identify the role of Indonesian government in encouraging the upgrading in national jamu industry. The research was conducted by taking two study cases, which were Tolak Angin from PT Sido Muncul and Rheumaneer from PT Njonja Meneer. Both of study cases were analyzed using Global Value Chain (GVC) theory. As a consequence, the phase of production and the actors involved in upgrading process would be identified. Next, by using the policy rents as one of aspect of GVC, the reader could understand how the government protected the national jamu industry and create entry barriers for overseas competitor. Then, bot of study cases would be analyzed using governed interdependence to find out how far the cooperation between government and jamu industry in performing upgrading. As a result, the government was not optimal in developing jamu. There were no linkages among related institutions. Moreover, the government did not give full protection toward national jamu industry from foreign competitors. There was also no strong co-operation between government and industry to develop jamu. Thus, governed interdependence did not established

Kata Kunci : industri jamu, pemerintah, GVC, policy rents, governed interdependence