MITIGASI BENCANA DI KAWASAN RAWAN BENCANA (KRB) III GUNUNG MERAPI

FADRI MUSTOFA, Drs. Hadriyanus Suharyanto, M.Si

2014 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Masyarakat Dusun Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul dan Srunen merupakan masyarakat yang menetap di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Gunung Merapi. Pasca erupsi Gunung Merapi tahun 2010, pemerintah mengeluarkan kebijakan relokasi bagi masyarakat yang menetap di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Gunung Merapi. Namun, masyarakat menolak kebijakan tersebut. Sebab, masyarakat menilai lereng Gunung Merapi sebagai sumber penghidupan. Selain itu, masyarakat menilai jarak lokasi hunian tetap dengan lereng Gunung terlalu jauh, yaitu 15 kilometer sehingga hal tersebut dapat menghambat keberlanjutan kehidupannya. Penelitian ini bertujuan memahami upaya mitigasi bencana di Dusun Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul dan Srunen, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman yang termasuk Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Gunung Merapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi merupakan cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, analisis dan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berpijak pada pemahaman bahwa mitigasi bencana merupakan bagian dari manajemen bencana. Mitigasi bencana terbagi menjadi dua macam, yaitu mitigasi struktural dan non struktural. Mitigasi Struktural merupakan pengurangan dampak bencana melalui pendekatan fisik, seperti pembangunan sistem peringatan dini. Sedangkan, mitigasi non struktural adalah pengurangan dampak bencana melalui pendekatan non fisik, seperti pelatihan kesiapsiagaan bencana. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya mitigasi bencana dilakukan oleh beberapa aktor. Berdasarkan analisis stakeholder, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman memiliki tingkat kekuasaan dan kepentingan yang tinggi dalam upaya mitigasi bencana. Hal tersebut ditunjukkan dengan upaya mitigasi bencana yang meliputi mitigasi struktural dan non struktural. Misalnya, pelatihan kesiapsiagaan bencana dan pembangunan sistem peringatan dini. Sedangkan, masyarakat setempat dan Lembaga Non Pemerintah Arsitek Komunitas (ARKOM) Yogyakarta dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta memiliki tingkat kekuasaan yang rendah, akan tetapi memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan upaya mitigasi bencana yang cenderung bersifat non struktural. Misalnya, pelatihan kesiapsiagaan bencana, pembentukan Tim Penurangan Risiko Bencana (PRB), program tabungan siaga bencana dan jimpitan siaga bencana. Dengan demikian, perlu adanya kerjasama antar aktor dalam upaya mitigasi bencana tersebut, yaitu melalui koordinasi dan komunikasi secara teratur. Selanjutnya, perlu adanya pembagian tugas diantara aktor yang terlibat dalam upaya mitigasi bencana tersebut. Sehingga, upaya mitigasi bencana tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Kalitengah Lor village communities, Kalitengah Kidul and Srunen a settled community in Disaster Prone Areas (KRB) III Mount Merapi. After the eruption of Mount Merapi in 2010, the government issued relocation policy for the people who settled in Disaster Prone Areas (KRB) III Mount Merapi. However, the public rejects the policy. Because, people assess the slopes of Mount Merapi as a source of livelihood. In addition, people judge the distance fixed residential locations with slopes too much, which is 15 kilometers so that it can hamper the sustainability of life. This study aims to understand the disaster mitigation efforts in Hamlet Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul and Srunen, Glagaharjo Village, Cangkringan, Sleman District including Disaster Prone Areas (KRB) III Mount Merapi. The method used in this study is a qualitative method with a case study approach. Observation, in-depth interviews, and documentation is the means used in this study to collect data. Furthermore, the analysis and conclusion in this study rests on the understanding that disaster mitigation is part of disaster management. Disaster mitigation is divided into two kinds, namely structural and non-structural mitigation. Structural mitigation is disaster reduction through physical approaches, such as the development of early warning systems. Meanwhile, non-structural mitigation is disaster reduction through non-physical approaches, such as disaster preparedness training. The results of this study indicate mitigation performed by several actors. Based on the stakeholder analysis, the Regional Disaster Management Agency (BPBD) Sleman district has a level of power and a high interest in disaster mitigation efforts. This is indicated by the disaster mitigation efforts that include structural and non-structural mitigation. For example, disaster preparedness training and development of early warning systems. Meanwhile, the local community and the Institute of Non Government Community Architect (ARKOM) and Yogyakarta Indonesian Environmental Forum (WALHI) Yogyakarta has a low level of power, but has a high level of importance. This is indicated by the disaster mitigation efforts tend to be non-structural. For example, disaster preparedness training, the establishment of the Disaster Risk Penurangan (DRR), disaster preparedness and savings programs jimpitan disaster preparedness. Thus, the need for cooperation among actors in the disaster mitigation efforts, through coordination and communication on a regular basis. Furthermore, the need for the division of tasks between the actors involved in the disaster mitigation efforts. Thus, the mitigation can be run effectively and efficiently.

Kata Kunci : Pemangku Kepentingan, Mitigasi Bencana, Desa Glagaharjo, Stakeholder, Mitigation, Village Glagaharjo