Urgensi Single Mediator dalam Penyelesaian Konflik Korea: Peluang Indonesia sebagai Mediator Konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan

ERNIS CAHYANINGTYAS, Drs. Samsu Rizal Panggabean, M.Sc

2014 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Korea Utara dan Korea Selatan terpisah sebagai hasil kesepakatan Amerika Serikat dan Rusia di akhir Perang Dunia II. Keduanya resmi terpisah di sebuah garis yang disebut garis 38 derajat atau yang dikenal dengan demilitarized zone (DMZ). Rusia menduduki Korea Utara dan Amerika Serikat menduduki kawasan Korea Selatan. Hal ini menjadikan kedua Korea memiliki sistem pemerintahan yang berbeda satu sama lain. Sejak kedua negara menyepakati adanya gencatan senjata pada 1953, meskipun telah dicapai kesepakatan damai, seperti July 4, 1972, Joint Communiqué between North Korea and South Korea dan Joint Declaration 15 June 2000 antara dua pemimpin tertinggi Korea saat itu, akan tetapi konflik masih terus berlangsung, terlihat dari intensitas dan tindakan propaganda Korea Utara yang cukup tinggi. Korea Utara berulang kali mengadakan percobaan nuklir dan peluncuran misil sebagai upaya diplomasi koersif. Untuk menekan tindakan provokatif Korea Utara tersebut, Amerika Serikat menggunakan sebuah forum terbesar penyelesaian konflik Semenanjung Korea bernama Six Party Talks (SPT), sedangkan di satu sisi, Korea Selatan sesungguhnya menginginkan adanya resolusi konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara melalui forum negosiasi ini. Namun, SPT yang beranggotakan Amerika Serikat, Rusia, Cina, Jepang, dan kedua Korea mengalami kebuntuan sejak keluarnya Korea Utara dari meja perundingan pada 2009. Adanya eksistensi pihak-pihak ketiga yang mencoba untuk mencapai kepentingannya tersebut dengan memanfaatkan Semenanjung Korea sebagai arena permainan membuat konflik ini semakin kompleks. Hal tersebut juga memperlihatkan bahwa strategi penyelesaian konflik Korea dengan menggunakan komposisi multiple mediator tidak efektif. Munculnya pihak baru berupa single mediator sangatlah dibutuhkan untuk mengeluarkan konflik ini dari kebuntuan. Indonesia, sebagai negara yang posisi dan potensinya patut diperhitungkan, memiliki peluang untuk mengambil peran ini.

North Korea and South Korea separated as a result of the agreement between the United States and Russia at the end of World War II. Both are officially separated in a line called the line of 38 degrees or known by demilitarized zone (DMZ). Russia occupied North Korea and the United States occupied the area of South Korea. It makes both Korea has a system of government that are different from each other. Since the two countries agreed on a cease-fire in 1953, although the peace agreement has been reached, such as July 4, 1972, the Joint Communiqué between North Korea and South Korea and the Joint Declaration of 15 June 2000 between the two Korean leader at the time, but the conflict is still ongoing, seen from the intensity and action of North Korean propaganda that quite high. North Korea continually held a nuclear test and missile launches as coercive diplomacy. To suppress the provocative actions of North Korea , the United States uses the largest dispute resolution forum Korean Peninsula called Six Party Talks ( SPT ) , while on the one hand , South Korea actually wants a resolution of the conflict between South Korea and North Korea through the negotiating forum . However, SPT which composed of the United States, Russia, China, Japan, and both Korea came to a halt since the release of North Korean negotiating table in 2009. The existence of third parties who are trying to achieve these interests by utilizing the Korean Peninsula as a game arena make this conflict more complex. It also shows that the Korean conflict resolution strategies using multiple mediators are ineffective. The emergence of new parties in the form of a single mediator is needed to remove the deadlock. Indonesia, a country whose position and its potential should be reckoned, having the opportunity to take this role.

Kata Kunci : single mediator, konflik, Korea Utara, Korea Selatan, peluang, Indonesia, mediasi.