PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANJARMASIN

LIANA HAMITA, Dwi Haryati, SH., MH.

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan lelang eksekusi barang rampasan Kejaksaan yang dapat mengakibatkan lelang pada KPKNL ( Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ) dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan lelang eksekusi barang rampasan Kejaksaan pada KPKNL Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang titik berat pada kenyataan atau fakta-fakta yang ada dan hidup di tengahtengah masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Peneliti menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Dimana peneliti langsung terjun kelapangan untuk meneliti segala hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian dan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian yang ditemukan adalah Pertama, bahwa pelaksanaan lelang eksekusi rampasan kejaksaan di KPKNL (Kantor Pelayanan Negara dan Lelang) Banjarmasin mengacu kepada dasar hukum lelang yang berlaku yaitu Vendu Reglement dan petunjuk peraturan pelaksanaan lelang yang berlaku.hal lain Adanya izin yang didapat dari kepala kejaksaan wewenang penyelesaian barang rampasan, Keputusan izin lelang barang rampasan yang dilaksanakan oleh KPKNL, Adanya penyelesaian dengan cara di jual lelang melalui KPKNL, penjualan lelang barang rampasan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan. Kedua, Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi lelang barang rampasan Kejaksaan pada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Banjarmasin, didalam prosedur pelaksanaan lelang sendiri terlalu berbelit-belit sehingga tidak efektif dan efisien,maka menimbulkan hal pada menurunnya harga lelang barang rampasan dan tidak sesuai lagi dengan harga limit yang telah ditentukan. Hal lain karena pembatasan waktu penyetoran oleh pihak bank, uang hasil penjualan lelang tersebut terlambat disetor ke Kas Negara.

The purpose of this research is to understand the implementation of auction execution of prosecutors looting matters that may result in auction in KPKNL (State Assets and Auction Service Office) and to understand the obstacles in the implementation that is done by prosecutors to overcome auction execution in Banjarmasin State Assets and Auction Service Office This research used juridical empirical approachment, the research that focus on reality or facts existing among the society, which is aimed to understand the extent of operation of law in society. Researcher used empirical law research, that is a legal research that is done by observing primary data. Researcher went into the field to examine all things related to the problem of research and this study also used library research. The results of the research were, first, that the implementation of auction execution of prosecutors looting matters in Banjarmasin State Assets and Auction Service Office refers to the applicable auction basic law which are Vendu Reglement and the applicable auction implementation regulation guideline. The license was obtained from the chief of looting matters settlement authorized prosecutor, the license decision of matters auction is performed by KPKNL, there’s a settlement by selling through KPKNL, transaction of matters auction is done after court decisions. Second, the obstacles in impelementation of auction execution of prosecutors looting matters. Procedures of auction execution itself is too much complicated that are not effective and efficient, lead to decline the auction price of the looting matters and doesn’t accomplish the specified minimum price. The other obstacling thing is the limitation of deposit time by banks, the money from the auction late to be deposited to state treasury.

Kata Kunci : Pelaksanaan lelang, lelang eksekusi, barang rampasan