ASPEK PIDANA DALAM PELAKSANAAN ISI COVERNOTE OLEH NOTARIS/PPAT DI KABUPATEN SLEMAN

Puteri Prajaningrum Nurendra, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini memecahkan persoalan Covernote yang saat ini semakin marak terjadi karena ketidakpahaman banyak pihak tentang hakikat Covernote sehingga menyebabkan Notaris/PPAT yang menerbitkan Covernote terjerat persoalan pidana. Sebagai penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris, ada 2 permasalahan yang diteliti yaitu tentang bentuk penyalahgunaan jabatan Notaris/PPAT dalam proses penerbitan Covernote pada praktiknya dan bentuk penyalahgunaan isi Covernote yang dilakukan oleh Notaris/PPAT yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Tujuan penelitian memberikan kejelasan mengenai proses penerbitan Covernote sesuai dengan kaidah kode etik jabatan, serta memberikan kejelasan bentuk pengingkaran atas isi Covernote yang berdampak pidana. Temuan penelitian menunjukkan masih banyak pihak yang berpendapat Covernote sebagai akta. Padahal Covernote hanya berlaku sebagai surat keterangan yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti ambtelijk acte. Pada prinsipnya isi Covernote hanya kesanggupan untuk menyelesaikan proses dan menyerahkan hasilnya kepada yang berhak. Tidak ada standarisasi bentuk Covernote. Dalam praktik demi mengamankan kepentingan Bank, pihak Bank seringkali membakukan isinya. Jika tidak hati-hati hal ini justru dapat menjerat Notaris/PPAT. Pengingkaran atas isi Covernote disebabkan faktor eksternal yang terjadi dikarenakan adanya dorongan dari klien yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan hukum, dan faktor internal merupakan pengingkaran yang disebabkan oleh dorongan dari diri Notaris/PPAT. Tindak pidana tersebut mengarah pada pemalsuan surat yang menimbulkan suatu kerugian (Pasal 263 KUHP), serta penggelapan yang terjadi bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum, sehingga dapat dikategorikan sebagai penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan (Pasal 374 KUHP). Disarankan perlunya penguatan internalisasi kode etik jabatan dan optimalisasi fungsi pembinaan oleh Majelis Pengawas Daerah.

This research resolves the issue of Covernotes that have recently become popular due to the misunderstanding of different parties regarding the nature of Covernotes causing Notaries who issue them to be entangled in criminal matters. As a normative legal research supported by empiric data, 2 issues are being inspected. These are the misuse of the position of the Notary in the process of issuing a Covernote and the disavowal of the contents done by the Notary resulting to criminal offense. The purpose of this research is to present clearly the process of issuing a Covernote according to the office code of ethics principles, and to give clarity on the forms of disavowal of the contents of Covernotes resulting to criminal offense. The research finding shows that many parties still hold the Covernote as a deed/ certificate, whereas Covernotes are in truth only valid as reference letters that do not have the strength of exact verification, similar to an ambtelijk acte. Principally, the contents of a Covernote ony states the ability to finish a process and hand over the result to the eligible party. There is no standardized form of a Covernote. In the practice, to keep the Banks well-being safe, the Bank often standardizes the contents. If not dealt with properly, this can trap the Notary. The disavowal of the contents of a Covernote is caused by external factors that occur due to the encouragement of the clients that result to the violation of the law, and internal factors caused by the impulse of the Notary them self. This criminal offense leads to forgery that inflicts loss (Article 263 KUHP), and embezzlement that occurs during their duty and responsilbility as public officials, therefore categorizing as embezzlement with incriminating elements (Article 374 KUHP).

Kata Kunci : Penyalahgunaan Covernote –Notaris/PPAT – Pidana