MENENTUKAN MASA DEPAN KEPARIWISATAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DWI ERNAWATI, Prof. Dr. Warsito Utomo

2013 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Penelitian ini berusaha mengkaji proses perumusan kebijakan Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015 yang sangat diperlukan karena DIY memiliki beragam potensi wisata, serta materinya khususnya tentang pemasaran. Dengan pesaing yang unggul dari daerah lain, maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi DIY untuk dapat menyedot wisatawan baik nasional maupun internasional. Diperlukan perencanaan yang matang sampai pada materi yang representatif untuk memasarkan sebuah produk wisata. DIY merupakan wilayah yang dipilih menjadi lokasi penelitian karena merupakan daerah degan potensi wisata yang luar biasa, serta merupakan provinsi pertama yang menindaklanjuti adanya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Informan penelitian adalah Kepala Dinas Pariwisata DIY beserta beberapa perangkat pada Dinas Pariwisata, Ketua DPRD DIY, serta Ketua Panitia Khusus Pembahasan Raperda Ripparda DIY. Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara kepada informan secara langsung, observasi, serta menganalisis dokumen yang berkait dengan penelitian.. Hal tersebut dilakukan dengan mengeksplorasi segala hal yang berkaitan yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tahap deskripsi, reduksi, seleksi, serta pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menguatkan data yang diperoleh, dilakukan triangulasi dengan tujuan mengecek data agar terjamin keabsahannya. Tujuannya adalah mengetahui proses perumusan Ripparda DIY 2010-2025 tersebut berjalan serta mengetahui kesesuaian materi tentang pemasaran antara Ripparda tersebut dengan materi pemasaran yang ada pada Ripparnas 2010-2025. Hasil yang didapatkan dari penelitian adalah bahwa seluruh stakeholders merasa perlu dengan adanya peraturan tentang kepariwisataan di DIY karena akan menjadi pedoman selama para pelaku wisata melakukan aktivitasnya di lapangan. Selain itu, adanya Ripparda DIY merupakan amanat langsung dari Undang-undang Kepariwisataan yang menghendaki adanya rencana induk pembangunan kepariwisataan tingkat nasional maupun daerah. Proses yang dilakukan selama perumusannya, telah melalui tahap-tahap yang semestinya ada dalam sebuah proses perumusan kebijakan publik, dimulai dari perumusan malasah, agenda kegiatan, pemilihan alternatif, sampai pada penetapan. Semua tahap dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholders yang masing-masing punya kepentingan terhadap materi kebijakan. Konflik tentu saja muncul namun adanya keinginan bersama untuk segera mewujudkan peraturan yang representatif membuat konflik tersebut tak berkepanjangan. Materi Ripparda khususnya tentang pemasaran merupakan hasil sharing pendapat dengan tetap berpedoman pada materi Ripparnas, sehingga keduanya berkesesuaian, walaupun menjadi terkesan sekedar “copy paste”. Oleh karena itu, saran yang peneliti ajukan dengan adanya hasil penelitian ini adalah perlunya dilakukan jemput pendapat langsung terhadap masyarakat agar ditemukan pendapat-pendapat langsung dari mereka, serta penajaman pemahaman tentang kepariwisataan pada legislatif maupun Dinas Pariwisata agar peraturan yang dibuat lebih kreatif dan inovatif.

This study examines the process of policy formulation DIY provinsial regulations about tourism development master plan year 2010-2025 an indispensableas DIY has a variety of tourism potential, and material, especialy about marketing. With superior competitors from other regions, then it is a challenge for DIY to bring tourists, both national and international. A careful planning is required, until the material is representatif to market a tourism products.DIY were selected for study because it is an area with tremendous tourism potential, and is the first provinsi who follow the national tourism development master plan in 2010-2025. The research informant was the head of DIY tourism department with some staff, chairman of the parliament DIY, and chairman of the special commitee draft Ripparda DIY. This is a descriptive study design by using the techniques of data collection by interviewing informants directly, observation, and analyzing documents related to research. The analysis uses a qualitative descriptive approachby exploring all things related, trough the stages of description, reduction, selection, as well as decision making and verification. To ensure the validity of data obtained, the researchers conducted data triangulation. The goal is to know the process of formulating Ripparda DIY year 2010-2025, and determine the suitability of the material on marketing between Ripparda with Ripparnas. The results obtained from this study is that all stakeholders feel the need for regulation of tourism in DIY because it will be a guide in carrying out its activities in the field. In addition, the Ripparda is a mandate from tourism legislation that calls for the tourism master plan at the national and regional. Formulation process has been through the stages that should be there in the formulation of a public policy, ranging from problem definition, agenda, selection of alternatives, and the establishment of policies. All stages are involving all stakeholders, which had a material interest in the policy each. There was certainly conflicts, but the desire to bring together a representative rule makes the conflict was prolonged. Marketing material about the ripparda is the results of stakeholders sharing opinions and remain guided by the material ripparnas, so ripparda accordance with ripparnas, although seem like just “copy paste”. Therefore, the researchers suggests is policy makers need to consults directly with the community by visiting them, as well as legislative and tourism department need to be more aware about tourism that new regulations be made more innovative and creative.

Kata Kunci : Perumusan Kebijakan, Pemasaran, Pariwisata