KAJIAN KEBIJAKAN DALAM TUMPANG TINDIH PENGELOLAAN KAWASAN DI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO
Agus Setyabudi, S.Hut, Prof. Dr. Ir. H. Djoko Marsono, MS.
2013 | Tesis | S2 I.Kehutanan/MKSDALPermasalahan tumpang tindih pengelolaan kawasan telah terjadi di kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Tumpang tindih pengelolaan tersebut terjadi sejak ditetapkannya kawasan Suaka Margasatwa Banyuwangi Selatan menjadi Taman Nasional Alas Purwo, dimana pengelolaan areal zona penyangga seluas 1.303 hektar menjadi sumber permasalahan antara Balai Taman Nasional Alas Purwo dengan Perum Perhutani KPH Banyuwangi Selatan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi penyebab dan, dampak tumpang tindih pengelolaan kawasan serta memberikan rekomendasi langkah-langkah penyelesaiannya. Penelitian ini dilaksanakan di Taman Nasional Alas Purwo dengan pendekatan deskriptif kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan terdiri dari aspek kawasan hutan, sumberdaya hutan dan kebijakan pengelolaan. Analisis data dalam penelitian ini berdasarkan pada data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan kajian secara deskriptif kualitatif, spasial dan yuridis dalam penyelesaian tumpah tindih pengelolaan kawasan di Taman Nasional Alas Purwo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tumpang tindih pengelolaan kawasan di Taman Nasional Alas Purwo dikarenakan adanya tumpang tindih keputusan Menteri Kehutanan tantang perubahan fungsi kawasan Suaka Margasatwa Banyuwangi menjadi kawasan Taman Nasional Alas Purwo dengan penunjukan kawasan hutan di Provinsi Jawa Timur. Dampak yang terjadi dari tumpang tindih tersebut adalah terganggunya home range satwa liar mengingat keberadaan areal tersebut berfungsi sebagai koridor pergerakan satwa khususnya banteng (Bos javanicus). gangguan keamanan hutan yang berupa penebangan pohon, perburuan satwa, pengambilan kayu bakar, pengambilan bambu, penyerobotan lahan dan kebakaran hutan. Penyelesaian tumpang tindih pengelolaan kawasan di Taman Nasional Alas Purwo diselesaikan dengan mekanisme diluar pengadilan. Langkah penyelesaiannya yaitu dengan melakukan percepatan proses pengukuhan kawasan Taman Nasional Alas Purwo.
The problems of overlapping area managements have occurred in Alas Purwo National Park. The issue of overlapping area managements in Alas Purwo National Park ensued since the establishment of South Banyuwangi Wildlife Sanctuary area as Alas Purwo National Park, which the management of buffer area covering 1.303 hectares a source of problem between Authority of Alas Purwo National Park with Perum Perhutani of South Banyuwangi Forest Management Unit (FMU). The purpose of this study is the cause and impact of overlapping area management and to recommend settlement measures. qualitative- This research was conducted at the National Park Alas Purwo with descriptive approach in accordance with the purpose of research. The data collected consisted of aspects of forests area, forest resources and management policies. Data analysis in this study is based on data obtained in accordance with the research objectives, and then examine the qualitativedescriptive, spatial and overlapping jurisdiction in the settlement area management of Alas Purwo National Park. South Banyuwangi Wildlife Sanctuary The results of this study indicate that the overlapping area management of Alas Purwo National Park was caused by an overlap the decision of the Minister of Forestry about change of function of area as Alas Purwo National Park with the establishment of forested area in East Java Province. The impact of these is wildlife home range disturbance considering that this area serves as wildlife movement corridor, especially for bulls (Bos javanicus), forest disturbances such as illegal logging, wildlife poaching, fuel woods collecting, bamboo logging, land grabbing and forest fires. Completion overlapping area management of Alas Purwo National Park resolved by a mechanism outside the court. Step solution is to accelerate the area mapping process of Alas Purwo National Park
Kata Kunci : tumpang tindih, zona penyangga, taman nasional