KERJASAMA INDONESIA – MALAYSIA DALAM PENDIDIKAN ANAK TKI DI SABAH

Shylvia Windary, Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, MA (IR).

2013 | Tesis | S2 Ilmu Politik/Hubungan Internasional

Penelitian ini menganalisa tentang kerjasama pendidikan anak-anak TKI di Sabah, menyangkut atas kemudahan pelayanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang berada di Sabah, di mana mereka sangat sulit mendapat akses pendidikan dan berbagai kemudahan penunjang baik itu secara formal maupun informal. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Dalam merealisasikan program pendidikan anak TKI dan penanggulangan masalah TKI, pemerintah Indonesia dihadapkan dengan berbagai kendala. Permasalahan yang menjadi kendala berasal dari TKI seperti kepemilikan dokumen imigrasi, dan keterbatasan jumlah guru untuk ditempatkan di sekolah-sekolah Indonesia dan pusat belajar seperti community learning centre (CLC) dan Humana Learning Centre (HLC). Melihat permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan masalah pendidikan anak TKI di Sabah. Kerja sama kedua negara menghasilkan sebuah kesepakatan program kerja yang melibatkan beberapa lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Langkah awal dalam perkembangan kerja sama, pemerintah Indonesia telah menjalankan beberapa program seperti legalisasi dan itsbat nikah (penetapan pernikahan). Program ini bertujuan untuk melegalisasikan TKI yang berstatus non ilegal yang tidak mempunyai dokumen imigrasi dengan memberikan izin dan dokumen resmi yang di sahkan oleh pemerintah Indonesia. Dokumen ini nantinya berguna sebagai kelengkapan administrasi untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Selain itu, pemerintah juga telah mendirikan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) yang menjadi sekolah inti yang membawahi keberadaan Community Learning Centre (CLC) yang terdapat di Sabah. Selain itu, SIKK juga memfasilitasi program paket A, B, dan C dalam sebagai salah satu bentuk ujian nasional bagi anak-anak TKI yang bersekolah di pusat pendidikan non-formal. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan pemerintah Indonesia juga mengirimkan tenaga pendidik yang di tempatkan di beberapa pusat belajar di Sabah. Dengan adanya Nota Kesepahaman sebagai Kerangka Legal Kerjasama maka, pemerintah terus meningkatkan pelayanan pendidikan untuk anak-anak TKI di Sabah. Nota kesepahaman akan menjadi payung dalam program kerjasama dengan Malaysia di bidang pendidikan khususnya pelayanan pendidikan anak-anak TKI di Sabah.

This study analyzes the cooperation of educating Indonesian Migrant Worker’s children ini Sabah, involving the ease of educational services for children who live in Sabah Indonesia, where they are very difficult to get access about education and the other supporting convenience of both formal and informal. In this thesis, the author using interviews method and literature study. In realizing of children's education programs and resolving Indonesian Migrant Workers (IMR), government deal with several matters. Some matters are derived from such as ownership of immigration documents, and the limited number of teachers to be placed in Indonesian schools and learning centers such as community learning center (CLC) and Humana Learning Centre (HLC). Seeing the problem, the Indonesian government established cooperation with Malaysian government to resolve the problem of Indonesian Migrant Worker’s children in Sabah. Cooperation between the two countries results an agreement framework by involving several governmental and non-governmental side. Initial and early step in developing the cooperation, Indonesian government has run several programs like legalization and itsbat of marriage (marriage determination). The program aimed to legalize the status of non-illegal workers who do not have immigration documents by giving an approval that will be legalized by the Indonesian government. This document will be an administrative requirement to educate their children. In addition, the government also established Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), which became the core of the school who oversees the existence of Community Learning Centre (CLC) located in Sabah. It will include program such as Package A, B, and C (Elementary, Junior High, and Senior High school equivalent) as a form of national examinations for worker’s children who attend nonformal education centers. Not only improving the quality of education, the government also sends educators that were placed in a learning center in Sabah. With the Memorandum of Understanding as a Legal Framework for Cooperation, the government continues to improve educational services for Indonesian Migrant Worker’s children in Sabah. The memorandum of understanding will be an umbrella of the cooperation program with Malaysia in education, especially the education of Indonesian Migrant Worker’s children services in Sabah.

Kata Kunci : TKI, Pendidikan anak TKI, Nota kesepahaman kerja sama pendidikan Indonesia dan Malaysia