TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN BOT (BUILD OPERATE AND TRANSFER) DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN (STUDI KASUS PASAR SENTRA ANTASARI DI KOTA BANJARMASIN)

Moeliana Goenardi, Pitaya, S.H.,M.Hum.

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi yuridis perjanjian dengan sistem BOT dalam peremajaan pasar Sentra Antasari yang disepakati antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan PT. Giri Jaladhi Wana, dan mengetahui substansi perjanjian BOT tersebut dalam rangka perlindungan hukum para pihak yaitu pihak pembeli. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu mengenai pemberlakuan atau penerapan ketentuan hukum normatif dari perilaku nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dan untuk melengkapi data, diperoleh dari penelitian lapangan. Penelitian ini disajikan dalam sebuah laporan yang bersifat deskriptif karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai asas hukum, kaidah-kaidah hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan mengenai konstruksi hukum perjanjian pola BOT yang dibuat antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan PT. Giri Jaladhi Wana, bersifat analitis karena dari hasil penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Konstruksi hukum perjanjian kerjasama sistem BOT dalam pembangunan kembali Pasar Sentra Antasari antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan PT. Giri Jaladhi Wana pada Perjanjian tersebut yang dasarnya mengacu pada prinsip kebebasan berkontrak dapat dilihat pada pemilihan bentuk kontrak, dengan siapa membuat kontrak, isi perjanjian, dan pilihan kedudukan hukum yang umum dan tetap dalam kaitan dengan perjanjian dan segala akibat hukumnya. Meskipun dapat dikatakan masih tidak selengkap bila dibandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara substansial perjanjian ini telah memenuhi asas kebebasan berkontrak khususnya syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. (2) Perjanjian tersebut tidak banyak mengatur mengenai pihak ketiga, padahal pihak ketiga baik pedagang maupun pihak lain yang berminat atas toko atau kios dimaksud seharusnya diatur pula hak dan kewajibannya secara memadai. Pihak ketiga hanya diberikan perlindungan hukum yaitu dengan memberikan hak sewa selama 25 tahun kepada pihak pembeli atau penyewa dari PT Giri Jaladhi Wana. Hal ini sebagai tercantum dalam Pasal 15 ayat 1 huruf d.

The research aims to observe juridical construction of agreement with the BOT system in renovation of the Antasari Central Market agreed between the Governent of Banjarmasin City with PT. Giri Jaladhi Wana, and know the substance of the BOT agreement in order to provide law protection of the parties. This research is juridical normative about enforcement or application the provisions of normative law in real behavior at any legal events occured in the community, based on the research literature and to complement data obtained from the field research. This research presented in a descriptive report since from the research results are expected can provide comprehensive and systematic overview on the law principles, the rules of law, doctrine and legislation regarding the law construction law of BOT pattern agreement made between the Government of Banjarmasin City with PT. Giri Jaladhi Wana, has analytical characteristic since from the research results will be conducted analysis in various aspects of law to address the research problem. The results showed that (1) the Law construction of joint agreement of BOT system in redevelopment the Antasari Central Markets between the Government of Banjarmasin City with PT.Giri Jaladhi Wana. The agreement which the base refers to the freedom principle of contract can be seen in selection the form of contract, with whom doing contract, agreement content, and the choice of common law position and remain in relation to the agreement and all legal consequences. Although it can be said not complete when compared to the legislation in force, substantially this agreement had in compliance with the freedom principle of contract especially the validity of agreement as regulated in Article 1320 of Civil Code. (2) The agreement not much governed concerning to the third party, whereas the third party both the merchants and other interested parties opon the shop or stall is should be governed as well the rights and obligations adequately. The third party is given only law protection by giving 25- years lease right to purchaser or lessee of PT Giri Jaladhi Wana. It is as included in Article 15 paragraph 1 letter d.

Kata Kunci : Perjanjian, BOT (Build, Operate, and Transfer), Pasar Sentra Antasari Banjarmasin